PEKANBARU - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito dalam suatu pernyataan resmi yang dikutip di Pekanbaru, Riau, Selasa (7/12/2021), mengingatkan pentingnya setiap lembaga yang bekerjasama dengan Dukcapil untuk dapat menjaga keamanan data kependudukan dengan baik.

"Pesan saya, tim IT harus kuat. Sistem security harus first class, wajib. Juga dalam hal pemanfaatan data kependudukan agar sesuai dengan koridor hukum karena data ini sangat sensitif, bisa masuk ke masalah privasi juga," kutipan pernyataan Tito yang dibaca GoRiau.com.

Penyataan Tito disampaikan menyusul terjadinya kebocoran data. Data penduduk secara ilegal digunakan oleh sindikat pemalsu Prakerja.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Arief Rachman dalam konferensi pers yang dipandu oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Erdi Adrimulan Chaniago di Polda Jabar, Senin kemarin memastikan, data kependudukan didapatkan para sindikat pemalsu Prakerja secara ilegal melalui web scraping secara on tap dari situs bpjsketenagakerjaan.co.id.

"Jadi bukan dari server utama yang ada di pusat basis data Dukcapil," tegas Kombes Arief Rachman.

Terkait hal ini, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan para pengguna data kependudukan untuk lebih menumbuhkan kepedulian terhadap keamanan data. Dirjen Zudan juga sejak lama mendorong lembaga pengguna melakukan verifikasi dengan menggunakan minimal two-factor authentication.

"Untuk melakukan otentikasi tidak hanya dengan NIK. Bisa NIK dengan data biometrik sidik jari atau NIK dengan foto wajah dengan teknologi face recognition. Bisa juga NIK dengan tanda tangan digital. ini yang terus kita dorong ke berbagai lembaga," jelas Zudan.

Selanjutnya, Zudan Arif menekankan kepada lembaga pengelola data harus konsen dengan perlindungan data pribadi. "Kalau mereka membocorkan mereka harus tanggung jawab penuh utnuk aspek perdata pidana dan administrasi."***