PEKANBARU, GORIAU.COM - Bila dana pengawasan Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) 2013 untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau tidak juga kunjung dicairkan, Bawaslu Provinsi Riau berencana akan mengeluarkan rekomendasi untuk penundaan Pilgubri. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Riau Edy Syarifuddin SAg kepada wartawan, Selasa (28/5/2013).

''Kita mengerti bahwa dana untuk pengawasan Pilgubri itu tidak bisa dicairkan karena kekosongan Sekdaprov, tapi sampai kapan? Sementara tahapan Pemilu Gubernur terus berjalan. Jika keadaan ini terus berlanjut, bagaimana kita bisa bekerja untuk mengawasi jalannya Pemilu Gubernur ini ? kami tidak mau menjadi pihak yang disalahkan nantinya. Kalau Pendanaan memang tidak siap, mengapa dipaksakan? Kita akan mengeluarkan rekomendasi untuk penundaan Pilgubri,'' ancam Edy Syarifuddin, Selasa (28/5/2013).

Statement Bawaslu itu keluar seiring tidak kunjung dicairkannya dana operasional sebesar Rp 10 Miliar yang sudah diusulkan 2 bulan sebelumnya. ''Kami juga menjadi pesimis, bahwa usulan kami tentang penambahan anggaran sebesar Rp59.152.388.000 ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Riau yang sudah kami ajukan juga akan bernasib sama, tidak jelas, Ketus Edy Syarifuddin.

''Kita sudah menyampaikan surat usulan tersebut kepada Gubernur Riau c/q Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau dengan No 04/bawaslu-Riau/V/2013. Kita minta penambahan anggaran tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Riau 2013. Karena dana tersebut sangat kami butuhkan dalam menjalankan setiap kegiatan pengawasan di seluruh Provinsi Riau,'' ucapnya.

Tapi, kata Edy, jangankan usulan tambahan anggaran, dana yang Rp 10 Miliar saja hingga kini tidak kunjung cair. Edy yang didampingi anggota Rusidi Ruslan itu menyebutkan, untuk kelancaran tahap demi tahap pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau memang memutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, Bawaslu Riau sangat berharap dana yang Rp10 Miliar bisa dicairkan dan tambahan anggaran tersebut dimasukkan dalam APBD-P 2013, usulan itu juga untuk mengantisipasi terjadinya pemilihan putaran ke 2 nantinya.

Lantas, bagaimana jika usulan anggaran tersebut tidak terealisasi, atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang diusulkan? Edy mengaku tidak bisa menjamin kekuatan pengawasan yang dilakukan pihaknya. Justru ia menyebut akan menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan Pilgubri.

''Jika usulan dana yang kita ajukan tersebut tidak terealisasi, kita khawatir banyak kegiatan yang tak bisa berjalan dengan baik. Konsekwensinya, pengawasan akan melemah. Makanya kita sangat harapkan usulan tersebut bisa dimasukkan dalam APBD Perubahan nanti,'' pungkas Edy. (rls)