PEKANBARU – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Sri Sadono mengingatkan keberlanjutan sistem jaminan kesehatan. Ia menyoroti membengkaknya biaya pengobatan yang ditanggung BPJS Kesehatan di Riau pada 2024, sementara pemasukan dari iuran tidak mampu menutupi pengeluaran.

"BPJS hanya menerima sekitar Rp2,3 triliun dari iuran peserta se-Riau, sedangkan dana yang dikeluarkan untuk pelayanan mencapai lebih dari Rp4,03 triliun. Selisih ini sangat besar dan jika terus dibiarkan, bisa jebol," ungkapnya, Kamis (12/6/2025).

Kondisi ini diperparah oleh beberapa kabupaten/kota yang mengalami keterlambatan pembayaran iuran karena krisis keuangan daerah. Jika tren ini berlanjut, predikat Universal Health Coverage (UHC) yang telah diraih Provinsi Riau terancam tak dapat dipertahankan.

Sri menegaskan, membebani anggaran hanya untuk pengobatan bukanlah solusi berkelanjutan. Ia mencontohkan bagaimana Jasa Raharja dapat menekan biaya santunan lewat operasi lalu lintas yang efektif mencegah kecelakaan.

"Begitu juga dengan BPJS, pencegahan lebih penting daripada mengobati. Salah satu langkah krusial adalah pemeriksaan kesehatan gratis yang digalakkan Kementerian Kesehatan. Ini harus didukung seluruh lapisan masyarakat," jelasnya.

Menurutnya, jika penyakit bisa terdeteksi sejak dini—seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau kolesterol—maka kondisi berat seperti gagal ginjal atau kanker bisa dihindari. Biaya pengobatan pun bisa ditekan signifikan.

Sri menekankan bahwa pendekatan layanan kesehatan harus beralih ke model preventif. Konsep Integrasi Layanan Primer (ILP) menjadi ujung tombak, di mana seluruh tingkatan umur dijangkau lewat Posyandu dan Puskesmas.

"Kita harus kuatkan lini terdepan. Semua Puskesmas harus dilengkapi USG, EKG, dan alat deteksi dini. Sekarang memang besar investasinya, tapi ke depan negara akan jauh menghemat biaya pengobatan," paparnya.

Ia juga menegaskan agar program pemeriksaan kesehatan gratis di seluruh kabupaten/kota di Riau harus mencapai cakupan 100 persen. Ini bukan sekadar program, tapi fondasi untuk menjaga ketahanan nasional.

"Kalau bisa rumah sakit itu kosong. Itu target kita. Rakyat sehat, produktif, dan kualitas hidup meningkat. Indonesia kuat dimulai dari rakyat yang tidak sakit," tegasnya.

Sri menutup pernyataannya dengan ajakan bersama untuk mendukung transformasi layanan kesehatan yang berfokus pada pencegahan, bukan sekadar pengobatan.

"Ini tanggung jawab negara. Bukan sekadar mengobati, tapi menyehatkan warganya. Mari kita dukung. Indonesia harus kuat, Indonesia harus hebat,'' tutupnya. ***