PEKANBARU - Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Riau, Sahidin, angkat bicara terkait uang kompensasi yang dipertanyakan oleh salah seorang Mantan Caleg PAN, Said Usman Abdullah (SUA) yang belum dibayarkan.

Sahidin menjelaskan, Said sebelumya sudah mengirimkan surat yang menyatakan bahwa dia mundur dari pengurus PAN karena ditunjuk sebagai komisaris BUMD Sarana Pembangunan Riau Langgak (SPR Langgak) pada Bulan Oktober 2020 lalu.

"Kan dia masuk jadi komisaris utama BUMD, syaratnya kan tidak bisa jadi pengurus atau terafiliasi partai. Dia sudah membuat surat pengunduran diri dari pengurus PAN," ujar Sahidin, Senin (6/9/2021).

Disampaikan Mantan Wakil Ketua DPRD Kampar ini, pengunduran diri Said dari pengurus PAN ini menciptakan keraguan di internal DPW, apakah ketentuan kompensasi itu masih berlaku atau tidak. Makanya, pihaknya perlu melakukan konfirmasi ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) terlebih dahulu.

"Tentu kami akan konfirmasi dulu. Karena anggota yang mengundurkan diri, tentu tidak memegang KTA lagi. Tapi ini beda, dia kan mengundurkan diri dari pengurus. Nanti kami konfirmasi dulu ke DPP apakah masih ada haknya, kalau ada, ya kita bayarkan," jelasnya lagi.

Sahidin tak membantah jika memang ada surat dari DPP tersebut untuk membayarkan kompensasi kepada Caleg yang perolehan suaranya mencapai 10 persen dari total suara. Bahkan, di Dapil lain kewajiban yang sama sudah dilakukan.

"Betul, itu kan memang ada di suratnya. Di Kabupaten kota lain dan provinsi sudah selesai semua. Tapi karena dia mengundurkan diri perlu kita konfirmasi dulu," terangnya. ***