SELATPANJANG, GORIAU.COM - Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, meminta agar semua kegiatan yang tidak menyentuh secara langsung ke publik agar dikurangi. Hal itu akibat dari pengurangan anggaran 25 persen APBD Meranti (Rp302 Miliar), karena pemotongan dana DBH Migas.


Akibat dari aturan Pemerintah Jokowi ini, memaksa Pemda Meranti kembali melakukan rasionalisasi anggaran dan melakukan penghematan.
Kepada Satker, H Irwan mengintruksikan pengurangan belanja yang tidak menyentuh langsung kepada masyarakat, diantaranya belanja dinas dan kegiatan yang bersifat seremonial.
"Saya sudah mengeluarkan kebijakan agar semua kegiatan yang sifatnya tidak menyentuh publik secara langsung dikurangi, seperti perjalanan dinas dan seremonial yang sifatnya Internal kalo bisa dipangkas," tegas Irwan saat menggelar pertemuan dengan semua Satker guna melihat laporan dan Realisasi APBD Tri Wulan Pertama tahun 2015, di Grand Meranti Hotel Selatpanjang, Senin (27/4/2015).
Bupat Irwan juga meminta kepada tiap SKPD melakukan penguatan kinerja keuangan daerah. "Saya minta pengguna anggaran, Pimpro agar diberikan pelatihan secara berkala, dan kelemahan sepertinya berada diposisi tersebut," papar Irwan.
Akibat kurangnya pengetahun dan pengalaman PA, Pimpro menimbulkan pelaksanaan anggaran terhambat dan memunculkan celah hukum, bukan karena pelanggaran tetapi karena ketidak tahuan.
"Kelemahan-kelemahan itulah yang perlu ditutupi, dan evaluasi seperti ini juga penting dalam rangka meningkatkan pemahaman yang berujung pada peningkatan kinerja pegawai," pungkas Irwan mengakhiri.(hms)