TEMBILAHAN, GORIAU.COM - Ingin percepat pembangunan daerah tentu saja tidak cukup hanya mengandalkan anggaran dari APBD saja, namun juga dibutuhkan bantuan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Hal itu dikatakan oleh Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan, dimana untuk mendapatkan bantuan tersebut, dikatakan Bupati tentu juga dibutuhkan usaha yang sangat keras dan maksimal.

''Saya ingat kata-kata mantan Bupati Inhil, Pak Usman Draman. Dimana beliau mengatakan untuk dapat perhatian maka harus lakukan 3 hal yang disingkat dengan PHK, yaitu Panjek, Hoyak dan Kait,'' jelas HM Wardan.

PHK yang dimaksud diibaratkan seperti mengambil buah kelapa dari pohonnya, dimana untuk mendapatkan buah kelapa salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan cara Panjek atau memanjat pohon. Jika tidak bisa dengan cara memanjat maka dilanjutkan dengan hoyak atau menggoyang pohon kelapa. Jika tidak juga mendapatkan kelapa yang diinginkan lakukan cara terakhir yaitu dengan kait atau mengait kelapa.

''Seperti ketika inginmeng ambil buah kelapa, panjat dulu, tak bisa baru goyang-goyang pohonnya. Tak bisa juga kait kelapanya,'' kata Bupati mengibaratkan.

Dari hal itulah dikatakan Bupati kenapa ia tidak setuju dengan kebijakan Gubernur Riau, H Annas Maamun yang melarang pejabat berkunjung ke Jakarta. Karena menurut Bupati jika tidak diizinkan ke sana, maka akan sulit mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat.

''Seperti ibarat sistem PHK yang sudah yang sebutkan tadi, jika mau dapat buah kelapa, tentu dekati pohonnya kan. Sama dengan bantun,jika kita mau dapat bantuan dari Pemerintah Pusat tentu kita harus datang kesana,'' tambah HM Wardan.(ayu)