TEMBILAHAN – Bupati Indragiri Hilir, Herman, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026, Senin (24/3/2025) pagi, di Aula Bappeda Inhil.

Musrenbang ini menjadi tahapan akhir dari proses perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, hingga forum konsultasi publik dan lintas perangkat daerah. Seluruh usulan yang dihimpun melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) dijadikan acuan utama dalam penyusunan RKPD 2026.

Dalam sambutannya, Herman menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ia menyoroti peran aktif perusahaan yang beroperasi di wilayah Inhil dalam mendukung penerimaan daerah.

"Kami berharap adanya transparansi dan kepatuhan dari perusahaan dalam membayar pajak," tegasnya.

Selain mengandalkan PAD, Herman menyampaikan bahwa Pemkab Inhil akan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan lain seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Alokasi Khusus (DAK), tugas pembantuan, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, serta dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan.

Musrenbang RKPD ini turut dihadiri Wakil Bupati Inhil, Ketua DPRD Inhil, Penjabat Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, para kepala OPD, serta camat se-Kabupaten Inhil. Hadir pula secara virtual Kepala Bappeda Provinsi Riau, serta sejumlah kepala Bappeda dari kabupaten tetangga seperti Tanjung Jabung Barat, Indragiri Hulu (Inhu), dan Tebo dari Provinsi Jambi. ***