PEKANBARU – Provinsi Riau diprediksi mengalami defisit anggaran hingga mencapai Rp3,5 triliun pada tahun 2025. Pernyataan ini disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Taufik Oesman Hamid, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Riau.

Menurut Taufik, angka itu muncul usai dilakukan kalkulasi ulang terhadap realisasi pendapatan tahun 2024 yang hanya mencapai 85,38 persen per 31 Desember 2024. Akibatnya, terdapat potensi pendapatan yang tidak tercapai lebih dari Rp1,6 triliun yang memicu tunda bayar sejumlah kegiatan.

"Untuk itu, perlu dilakukan kalkulasi kembali terhadap APBD Provinsi Riau Tahun 2025," ujar Taufik usai meninjau ketersediaan sembako menjelang Lebaran di Komplek Pergudangan Bulog, Jalan Sudirman, Senin (24/3/2025).

Ia menyebutkan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau diminta melakukan simulasi dengan memperhatikan realisasi pendapatan dua bulan terakhir. Hasilnya, terdapat potensi penurunan pendapatan lebih dari Rp1,3 triliun, sehingga total pendapatan tahun 2025 diperkirakan hanya sebesar Rp8,2 triliun.

"Penurunan itu terjadi di antaranya pada PAD yang berkurang sekitar Rp1,1 triliun, pendapatan transfer sekitar Rp190 miliar, serta pendapatan sah lainnya yang menyusut sekitar Rp80 juta. Bahkan pendapatan pembiayaan daerah juga diprediksi berkurang lebih dari Rp100 miliar," jelasnya.

Sementara dari sisi belanja, Taufik menyebut justru mengalami peningkatan signifikan. Belanja eksisting dalam APBD 2025 tercatat sebesar Rp9,5 triliun, ditambah tunda bayar tahun 2024 sebesar Rp916 miliar, tunda salur bagi hasil ke kabupaten/kota sebesar Rp550 miliar, beban pajak Rp39 miliar, serta belanja pegawai yang belum teranggarkan sebesar Rp705 miliar.

"Kalau dikalkulasikan, total belanja 2025 bisa tembus Rp11,7 triliun. Jika dibandingkan dengan pendapatan yang hanya Rp8,2 triliun, maka selisih defisitnya mencapai Rp3,5 triliun," ungkapnya.

Menyikapi kondisi ini, Pemerintah Provinsi Riau akan menerapkan efisiensi besar-besaran tanpa mengganggu sektor pelayanan publik.

"Bapak Gubernur sudah menginstruksikan efisiensi secara ketat, dengan tetap memaksimalkan sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan infrastruktur," tegas Taufik.

Terkait pernyataan yang menyebut defisit hanya Rp132 miliar, Taufik tidak membantah. Namun ia menegaskan angka itu hanya berdasar pada perbedaan antara pendapatan dan belanja dalam dokumen APBD murni 2025.

"Itu tidak salah, karena angka Rp132 miliar memang tertuang dalam buku APBD 2025 yang rencananya ditutupi dari SiLPA. Tapi kita tunggu hasil audit BPK untuk tahu berapa realisasi SiLPA yang bisa dicatat di Perubahan APBD 2025," jelasnya.

Taufik menekankan, yang perlu diwaspadai saat ini adalah efek domino dari tidak tercapainya pendapatan tahun 2024 yang membebani APBD 2025. ***