JAKARTA – Bupati Bengkalis Kasmarni menghadiri acara penandatanganan Keputusan Bersama tentang Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital Nasional, yang digelar di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Acara ini merupakan langkah strategis Pemerintah dalam mempercepat transformasi Pelayanan Publik berbasis Digital, khususnya di bidang perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan agar lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.

Pada kegiatan tersebut, Kabupaten Bengkalis ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten Piloting (percontohan) di Provinsi Riau dalam penerapan dan peluncuran MPP Digital Nasional untuk layanan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Penetapan ini menunjukkan kepercayaan Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Bengkalis dalam mendukung percepatan implementasi Pelayanan Publik Digital.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah Pejabat Tinggi Negara, diantaranya Penasihat Khusus Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria, serta sejumlah Bupati dan Wali Kota se-Indonesia yang terpilih sebagai piloting dalam program tersebut.

Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa penerapan MPP Digital Nasional merupakan terobosan penting untuk memberikan layanan perizinan yang lebih efisien, akuntabel, dan aman, sekaligus mendukung transformasi Digital di sektor kesehatan.

Menteri PAN-RB Rini Widyantini menambahkan bahwa program ini sejalan dengan reformasi birokrasi dan transformasi Pelayanan Publik. “Digitalisasi adalah kunci menciptakan Layanan Publik yang efisien dan transparan. MPP Digital Nasional adalah bentuk integrasi yang akan terus kita perkuat agar layanan tidak lagi tersebar, tapi terpusat dalam satu sistem Digital,” jelas Rini.

Kemudian Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya komitmen Pemerintah Daerah. “Kami mengajak seluruh Kepala Daerah untuk benar-benar mendukung program ini. Tanpa dukungan Daerah, sistem digital ini tidak akan maksimal. Kita harus pastikan Pelayanan Publik berjalan baik hingga ke tingkat Desa,” tegas Tito.

Selanjutnya Wamen Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria juga menggarisbawahi perlunya penguatan infrastruktur Digital. “Transformasi Digital tidak hanya soal aplikasi, tapi juga jaringan internet, pusat data, dan keamanan siber. Kami siap bersinergi dengan BSSN untuk memastikan data dan layanan ini aman,” ujar Nezar.

Sementara Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi menambahkan bahwa keamanan siber adalah prioritas dalam MPP Digital Nasional. “Kami menjamin bahwa seluruh data tenaga kesehatan yang masuk ke sistem ini terlindungi dengan standar keamanan Nasional. Kepercayaan publik harus dijaga,” katanya.

Terakhir Penasehat Khusus Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa digitalisasi adalah pilar penting pembangunan nasional.

“Transformasi digital bukan sekadar tren, tapi kebutuhan. MPP Digital Nasional ini akan membawa efisiensi luar biasa dalam tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Ini bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045,” kata Luhut.

Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap implementasi kebijakan ini. Menurutnya, Digitalisasi layanan perizinan adalah salah satu langkah nyata dalam mewujudkan Pelayanan Publik yang cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (inf)