
RENGAT, GORIAU.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendata aset Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Kali ini BPK melakukan pengecekan terhadap aset bergerak, berupa mobil dinas (mobdis).
"Mobdis yang dicek bukan hanya yang dipakai oleh Sekretariat atau SKPD, melainkan juga yang dipakai anggota DPRD Inhu," kata Kabag Aset dan Perlengkapan Setda Inhu Dedi Sunardi, Selasa (24/6/2014).
Pemeriksaan dipusatkan di Terminal Gerbang Sari Pematang Reba. Dalam pemeriksaan, BPK mengecek langsung fisik kendaraan, nomor rangka, nomor mesin serta orang yang memakai mobil tersebut.
Dikatakan Dedi, saat ini masih banyak kendaraan dinas yang merupakan aset daerah yang belum terdata oleh Bagian Aset.
Yang terdata, untuk kendaraan roda 4 sebanyak 242 unit, tersebar di seluruh satuan kerja. Di antaranya, 150 unit di Sekretariat Daerah termasuk yang dipinjampakaikan kepada anggota dan unsur pimpinan DPRD Inhu dan 92 unit tersebar diseluruh SKPD yang ada.
Rincian mobdis yang terdata di Bagian Aset Pemkab Inhu: Sekretariat Daerah 150 unit-- termasuk DPRD dan Sekwan, Dinas Pendidikan 5 unit, Dissosnakertrans 9 unit, Dishubkominfo 3 unit, Dinas PU 8 unit, Disperindagpas 20 unit, Dinas Pertanian 7 unit, Dinas Perternakan 1 unit, Dinas Pertambangan dan Energi 1 unit, Dinas Pendapatan Daerah 6 unit, Badan Perencana Pembangunaa Daerah 11 unit, Badan Lingkungan Hidup 1 unit, BPMD PPT 1 unit, Badan Kepegawaian Daerah 1 unit,Bapemas Pemdes 2 unit, Satpol PP 2 unit dan RSUD Indrasari 12 unit.
Menurut Dedi, masih banyak mobdis Inhu yang belum terdata oleh Bagian Aset dan Perlengkapan Inhu, seperti mobdis yang pembeliannya dianggarkan lansung oleh masing-masing SKPD dan mobdis camat.
Mobdis camat yang terdata hanya dua kecamatan, yaitu Kecamatan Rengat dan Sungai Lala. Sedangkan mobdis yang dipinjampakaikan kepada pihak ketiga, seperti KPU dan yang lain masih belum terdata.
"Kita berharap dengan adanya pemuktahiran data ini akan dapat menyatukan seluruh aset yang ada, sehingga kita bisa menilai berapa jumlah aset yang bersumber dari mobil dinas tersebut," pungkas mantan Sekretaris BKD Inhu itu.jef