PEKANBARU - Ancaman pekatnya kabut asap kembali mengintai ruang keluarga warga di Provinsi Riau. Angka titik panas (hotspot) yang fluktuatif dan meluasnya area lahan terbakar memaksa masyarakat harus bersiap menghadapi musim kemarau tahun 2026 yang berpotensi melumpuhkan aktivitas harian.

Ketua DPR RI, Puan Maharani merespons situasi ini dengan mendorong Pemerintah segera menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengendalikan dampak bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Peringatan ini sejalan dengan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai memburuknya dinamika iklim global.

Proyeksi Kemarau Ekstrem

Data BMKG menyoroti peluang sekitar 50 hingga 80 persen kemunculan fenomena El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua 2026. Kondisi ini dipastikan meningkatkan risiko kekeringan ekstrem sekaligus memicu perluasan area Karhutla di Indonesia.

Menanggapi proyeksi iklim tersebut, Puan meminta Pemerintah Daerah dan instansi terkait memberikan jaminan keselamatan penuh, khususnya bagi masyarakat yang rawan terpapar polusi udara.

“Pastikan perlindungan bagi warga dari dampak Karhutla selalu siap, terutama bagi kelompok paling rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, warga dengan penyakit komorbid, dan penyandang disabilitas,” ujar Puan dalam rilis resmi yang diterima Minggu (6/6/2026).

Langkah Taktis Penanganan Asap

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini juga menegaskan agar Pemerintah tidak sebatas menyediakan ruang evakuasi umum seadanya. Mantan Menko PMK tersebut menuntut pembuatan pos perlindungan udara bersih (clean air shelters) yang dilengkapi sistem filtrasi partikulat udara memadai di titik padat penduduk, kawasan sekolah, dan posyandu.

Protokol otomatis yang cepat dan taktis di lapangan juga menjadi sorotan saat kabut asap mulai mengepung permukiman.

"Ketika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian melampaui ambang batas aman, Pemerintah harus cepat memberikan rekomendasi untuk aktivitas harian warga,” terang politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Kesehatan dan Penyelamatan Ekonomi

Bagi warga terdampak, masalah kesehatan seperti ISPA seringkali menguras kantong. Puan mendesak agar biaya pengobatan akibat kabut asap ditanggung sepenuhnya oleh jaminan BPJS Kesehatan agar tidak membebani anggaran rumah tangga.

“Fasilitas kesehatan di setiap daerah terdampak Karhutla juga perlu dimaksimalkan. Stok obat inhalasi harus selalu siap, oksigen portabel tersedia di puskesmas dan klinik keliling, dan distribusikan masker berstandar SNI dengan prioritas balita, ibu hamil, dan lansia,” urainya.

Sebagai mitigasi dari hulu ke hilir, beberapa tuntutan penanganan yang disuarakan meliputi:

  • * Evakuasi Medis: Penyiapan moda transportasi udara di lokasi terpencil saat jarak pandang darat memburuk dan tidak memenuhi syarat.
  • * Pemadaman dan Pemulihan: Penambahan armada water bombing serta penerapan program pemulihan lahan.
  • * Kompensasi Ekonomi: Bantuan bagi pelaku usaha kecil yang aktivitas ekonominya terhenti akibat penurunan visibilitas atau gangguan kesehatan.
  • * Kanal Pelaporan: Penyediaan hotline terintegrasi dengan Dinas Kesehatan dan BPBD setempat untuk merespons kebutuhan mendesak warga akan oksigen dan obat-obatan.

"Karhutla memang merupakan krisis yang menguji koordinasi. Maka diperlukan sinergi dari semua stakeholder terkait, dan setiap keterlambatan distribusi layanan dasar harus segera ditindaklanjuti dengan tenggat perbaikan yang jelas,” pungkasnya. ***