PEKANBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru menyayangkan sikap Pemerintah Kota Pekanbaru yang menyerahkan pembuatan jembatan penyeberangan orang (JPO) kepada pihak swasta. Akibatnya, pihak swasta hanya memanfaatkan untuk bisnis advertising atau iklan.

Karena menggunakan dana pihak swasta, maka fungsi JPO lebih mengutamakan bisnis ketimbang layanan masyarakat. Dan itulah terlihat banyaknya JPO yang tak terurus sehingga warga enggan memanfaatkan.

''Banyak JPO itu tak terus, fasilitas keamanan kurang bahkan pada malam hari, tidak dilengkapi dengan lampu penerangan,'' ujar anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Pasla, Ahad (13/2/2022).

Dikatakannya, sejauh ini Pemko Pekanbaru banyak membangun proyek yang menelan puluhan miliar anggaran sebut saja Tugu Roda Terbang dan Islamic Center yang ada di Komplek Perkantoran Tenayan Raya, namun fasilitas umum dan pelayanan masyarakat masih minim.

"Untuk JPO kan nggak sebanyak itu. Artinya, Pemko kan bisa membangun JPO dengan dana sendiri. Tidak ada alasan, diberikan ke pihak ketiga, jika pada akhirnya menimbulkan konflik," jelasnya.

Politisi PAN ini mengakui bahwa DPRD Kota Pekanbaru tidak alergi dengan para investor yang ingin mengembangkan usahanya di Pekanbaru, hanya saja investor jangan menggunakan modus layanan masyarakat untuk kelancaran usahanya.

Baru-baru ini JPO dibangun di Jalan Tuanku Tambusai atau tepatnya di depan Sekolah Tri Bakti, dimana di JPO tersebut terdapat dua tiang besar untuk tempat iklan berukuran raksasa. ***