JAKARTA – Kredibilitas fiskal Indonesia untuk tahun anggaran 2026 mulai mendapatkan sorotan tajam dari tiga lembaga pemeringkat global sekaligus, yakni Fitch Ratings, Moody's, dan S&P. Ketiganya kompak memperingatkan adanya risiko pelebaran defisit yang melampaui target pemerintah akibat tingginya beban belanja negara.

Fitch Ratings memprediksi defisit APBN 2026 akan menyentuh angka 2,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Proyeksi ini lebih tinggi dari target yang dipatok pemerintah di level 2,68 persen.

"Kami memperkirakan defisit fiskal sebesar 2,9% terhadap PDB di 2026, tidak berubah dari 2025 dan di atas target pemerintah 2,7%," bunyi pengumuman resmi Fitch, Rabu (4/3/2026).

Pemicu utama keraguan para pemeringkat global ini adalah lemahnya setoran penerimaan negara di tengah ambisi belanja yang agresif. Program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan memakan porsi 1,3 persen dari PDB sepanjang 2025–2029. Selain itu, rencana percepatan belanja (front-load) pada semester pertama tahun ini dinilai menambah risiko stabilitas anggaran.

Data Kementerian Keuangan memperkuat kekhawatiran tersebut. Pada Januari 2026 saja, APBN sudah mencatatkan defisit sebesar Rp54,6 triliun atau 0,21 persen dari PDB. Realisasi belanja negara mencapai Rp227,3 triliun, jauh melampaui pendapatan negara yang hanya sebesar Rp172,7 triliun. Angka defisit ini meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar Rp23 triliun.

Menanggapi sentimen negatif tersebut, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa tetap optimis dan menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal. Menurutnya, indikator ekonomi awal tahun menunjukkan momentum perbaikan yang kuat.

"Pendapatan negara di awal tahun 2026 menunjukkan kinerja yang sangat baik, Januari tumbuh 9,5% (YoY) dan Februari tumbuh 12,8% (YoY)," urai Purbaya, Rabu (4/3/2026).

Ia menambahkan, pertumbuhan tersebut ditopang oleh penerimaan pajak yang melonjak di atas 30 persen pada dua bulan pertama tahun ini. Purbaya berdalih, akselerasi belanja yang mencapai 41,9 persen pada Februari merupakan stimulus terukur untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di angka 5,39 persen.

Meskipun Fitch mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB, mereka merevisi prospek (outlook) menjadi Negatif. Hal ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola dan efektivitas pemungutan pajak guna menutup celah defisit yang kian menganga.***