PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Karmila Sari meminta Kepala Desa dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) harus lebih aktif lagi dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Karmila usai menggelar reses di beberapa titik di Dapilnya, dimana dia menjumpai banyak sekali kelompok-kelompok yang kebingungan dalam meminta bantuan. Padahal ini merupakan tugas dan wewenang PPL.

Padahal, bantuan yang diminta kelompok-kelompok ini cukup masuk akal untuk meningkatkan produktivitas usaha mereka, baik dari kelompok nelayan, maupun koperasi.

"PPL ini harusnya memperbarui informasi kepada masyarakat di wilayah kerjanya, sehingga ada peluang yang bisa didapatkan masyarakat untuk kemajuan kampung dan peningkatan ekonomi mereka menjadi lebih cepat dan terarah," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau ini kepada GoRiau.com, Rabu (31/3/2021).

Sementara fakta di lapangan, jelas Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau ini, banyak ditemukan PPL yang tidak bekerja aktif untuk pembinaan kelompok-kelompok ini. Padahal, mereka sudah mendapatkan berbagai fasilitas yang bersumber dari uang rakyat.

"Setiap tahun mereka mendapatkan pelatihan/bimtek, digaji bahkan difasilitasi motor untuk kemudahan bekerja. Maka, saya berharap ada evaluasi untuk kinerja PPL agar dipekerjakan yang berkomitmen dan profesional," tuturnya.

Karmila mengapresiasi kepada penyuluh pertanian yang aktif dan berhasil menjadikan Rohil sebagai food estate terpilih. Bagi PPL yang aktif begini, Karmila mengusulkan supaya diangkat menjadi PNS.

"Tapi tetap harus berkinerja baik supaya bisa mencapai target swasembada pangan," tegasnya.

Sebagai informasi, Rokan Hilir merupakan kabupaten yang cukup kaya dalam hal sumber daya alam, dimana kabupaten ini pernah menjadi salah satu daerah penghasil ikan terbesar di Asia. Dari sisi perkebunan, deretan kebun sawit juga membentang luas di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara ini. ***