JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) membantah keras tudingan yang menyebut partai tersebut memiliki jaringan politik dengan eks Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto. Bantahan ini muncul menyusul pernyataan Aliansi BEM Bersatu dalam konferensi pers di Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (16/6/2026).

Sebelumnya, Ketua BEM Hukum UIC, Rahmat Djimbula yang mewakili BEM Bersatu, menyoroti kedekatan Tiyo dengan seorang purnawirawan jenderal. Tudingan tersebut didasarkan pada kendaraan Fortuner yang digunakan Tiyo, yang diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Selain itu, mereka menyoroti kehadiran politikus PDIP, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi.

Tanggapan Ganjar Pranowo

Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa kritik seharusnya dijawab dengan data, bukan pelabelan yang mengaburkan substansi persoalan. Ia menyebut cara tersebut merupakan langkah untuk mendelegitimasi suara kritis.

"Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan," ujar Ganjar, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, negara dibangun untuk melindungi hak warga negara dalam berpendapat. "Kalau kritik hanya dianggap sah ketika datang dari pendukung pemerintah, maka kita sedang bergerak menuju politik loyalitas, bukan demokrasi konstitusional," tambahnya.

Penegasan Said Abdullah

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah memastikan tidak ada instruksi dari Ketua Umum PDIP untuk menggerakkan mahasiswa dalam aksi demonstrasi. Ia menyebut tudingan yang mengaitkan mobil Fortuner dengan partai politik sangat tidak berdasar.

"Kalau dia ada besanan, ada famili, itu kan bukan soal. Akan tetapi, kalau itu dikait-kaitkan, menurut hemat saya, sangat tidak make sense sama sekali," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Said juga meminta kehadiran Andi Widjajanto di tengah massa aksi tidak ditafsirkan sebagai bentuk keterlibatan PDIP. Ia menekankan bahwa mahasiswa memiliki independensi dan tidak bisa diatur oleh partai politik.

Kritik Guntur Romli

Politikus PDIP, Guntur Romli menilai tuduhan yang disampaikan BEM Bersatu merupakan bentuk "cocoklogi" yang dipaksakan. Ia menegaskan PDIP tidak pernah memfasilitasi maupun mendanai aksi mahasiswa terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Tuduhan yang mengaitkan aksi-aksi mahasiswa menolak Program Makan Bergizi Gratis dengan PDI Perjuangan adalah fitnah yang tidak berdasar, absurd, dan mencederai integritas gerakan moral mahasiswa," tegas Guntur, Rabu (17/6/2026).

Guntur menambahkan, kehadiran kader di ruang publik merupakan hak konstitusional yang tidak bisa langsung diklaim sebagai bentuk mobilisasi partai. Ia pun mendesak kelompok tersebut untuk berhenti menyebarkan narasi spekulatif dan kembali fokus pada debat gagasan yang sehat. ***