PEKANBARU – Memasuki musim hujan dengan intensitas tinggi, masyarakat Kota Pekanbaru kembali dihantui kekhawatiran akan ancaman banjir. Hujan lebat kerap memicu genangan di sejumlah ruas jalan dan kawasan permukiman, kondisi yang dinilai sudah berulang dari tahun ke tahun.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Rois, menyebut banjir yang sering terjadi tidak semata disebabkan faktor cuaca ekstrem. Menurutnya, kerusakan dan tidak berfungsinya sistem drainase menjadi persoalan utama yang memperparah genangan air.

"Banjir tidak hanya karena curah hujan tinggi atau cuaca yang ekstrem, tetapi juga akibat sistem drainase yang tidak berfungsi secara menyeluruh," kata Rois, Selasa (16/12/2025).

Ia menjelaskan, banyak saluran drainase ditemukan tersumbat bahkan sengaja ditutup oleh pemilik bangunan. Kondisi tersebut membuat aliran air terhambat saat hujan turun dan menyebabkan air meluap ke jalan maupun permukiman. "Masalah ini sudah lama terjadi dan terkesan dibiarkan. Semestinya drainase yang ditutup harus dibongkar dan pelakunya diberikan sanksi," ujarnya.

Selain persoalan drainase, Rois juga menyoroti minimnya partisipasi warga dalam membangun sumur resapan di lingkungan rumah. Padahal, keberadaan sumur resapan dinilai dapat membantu mengurangi limpahan air hujan.

Untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem, ia meminta Organisasi Perangkat Daerah terkait seperti BPBD, PUPR, dan Perkim agar benar-benar siap dan sigap. Kesiapan peralatan serta penyampaian informasi kepada masyarakat harus menjadi perhatian utama.

Jika peralatan milik Pemerintah Kota Pekanbaru dinilai terbatas, ia menyarankan adanya kerja sama dengan pemerintah pusat melalui Balai PUPR yang berada di Pekanbaru.

Rois juga menekankan pentingnya penyadaran masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya mengandalkan penertiban. “Sosialisasi harus terus-menerus dilakukan, bisa melalui aparat kelurahan dan kecamatan, supaya tumbuh kesadaran masyarakat itu sendiri,” katanya.

Menurutnya, penanganan banjir tidak akan maksimal jika hanya bergantung pada pemerintah. Keterbatasan alat, tenaga, dan waktu menjadi tantangan tersendiri, sehingga dibutuhkan kesadaran bersama bahwa persoalan banjir merupakan tanggung jawab semua pihak. ***