JAKARTA, GORIAU.COM - Meski sudah ditingkatkan statusnya dari kantor menjadi badan sejak 2008 lalu, namun Badan Penghubung Provinsi Riau di Jakarta dinilai belum memperlihatkan peran dan fungsinya secara maksimal sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah di tingkat pusat.

Karena itu, diharapkan ke depan Badan Penghubung sebagai "Duta" Provinsi Riau di pusat harus mampu membuka lebih luas akses komunikasi yang lebih efektif antara Pemprov Riau dan Pemerintah Pusat serta lebih kreatif mencari peluang sumber-sumber pembiayaan pembangunan dari pusat.

"Status eselon II mestinya Badan Penghubung tidak lagi hanya berfungsi pelayanan terhadap tamu-tamu Pemprov yang bertugas ke Jakarta, sehingga ada keseimbangan yang konkrit antara eksplorasi terhadap sumber daya alam Riau selama ini dengan peningkatan volume pembangunan di Riau," kata mantan Sekretaris Umum Persatuan Masyarakat Riau Jakarta (PMRJ) Azis Tabliq akhir pekan lalu kepada pers di Jakarta. Pernyataan ini disampaikan Azis menyusul uji kompetensi atau asesmen yang tengah berlangsung di jajaran Pemprov Riau untuk menentukan pejabat yang layak menduduki eselon IIa dan IIb, termasuk untuk Badan Penghubung.

Disamping itu, menurut Azis, Badan Penghubung juga bisa menjadi wadah komunikasi yang konstruktif untuk masyarakat dan mahasiswa Riau yang ada di Jakarta, baik antara masyarakat Riau dengan Pemprov maupun sesama masyarakat. Sehingga, kata dia, upaya untuk membangun sinergisitas dalam mengatasi setiap permasalahan daerah tidak lagi dihadapkan dengan kesenjangan komunikasi.

"Karena itu diperlukan figur pemimpin yang berwawasan luas, berkualitas, memiliki kearifan kultural dan kreatif dalam menghadapi perubahan-perubahan pada skala nasional. Jangan figur yang hanya merasa safety bergumul pada tataran lokal dan primordial, kalau ingin Riau diperhitungkan secara nasional," tegas Azis lagi.

Lebih jauh Aziz mengatakan, Kepala Badan Penghubung juga harus jelas komitmennya untuk kepentingan dan kemajuan Riau. Kemudian tentu saja harus didukung oleh staf dan pegawai yang memiliki semangat juang dan kreatifitas yang mumpuni. "Jika perlu harusnya di Badan Penghubung itu ada tim lobby yang handal, bisa menarik investasi, dan APBN lebih besar ke Riau. Jadi kalau fungsinya masih saja yang menurut saya masih terkesan sebagai pelayanan, percuma peningkatan level eselonisasinya dari III menjadi II,"ungkapnya.

Hal senada juga dikemukakan Koordinator Forum MPR, DPR, DPD Dapil Riau, Abdul Gafar Usman. Untuk mewujudkan Badan Penghubung sebagai pintu gerbang percepatan pembangunan di Provinsi Riau sesuai dengan peran dan fungsinya, dia menekankan terutama sekali nahkodanya harus mempunyai pengalaman di tingkat pusat, lintas nasional, mampu menjembatani kepentingan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. "Jadi kalau ini sudah dimiliki maka diharapkan fungsi Badan Penghubung itu bukan hanya sekedar menunggu tamu dari daerah, tetapi juga mampu mengkomunikasikan secara teknis ketika aspirasi dan administratif daerah ditingkat pusat yang sudah mulai dilakukan,"kata Anggota DPD RI dari Provinsi Riau itu.

Meskipun Gafar mengakui perannya sudah mulai terlihat sesuai fungsinya, namun masih perlu ditingkatkan lagi terutama dalam rangka menghubungkan secara teknis maupun administratif ke lembaga-lembaga pemerintah pusat, bersinergi dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait program-program prioritas yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat dan juga pihak swasta. "Badan Penghubung juga harus lebih proakrif lagi berkomunikasi bersama-sama dengan anggota DPD dan DPR RI khususnya dari Riau, sehingga sejalan dengan apa yang akan kita perjuangkan melalui komunikasi politik dengan pemerintah pusat," harapnya.

Hal senada disampaikan tokoh masyarakat Riau Dr Alfitra Salamm. Ia berharap Badan Penghubung mampu menjembatani persoalan-persoalan yang ada di Riau kepada Pemerintah Pusat. "Figur yang akan memimpin Badan Penghubung harus menguasai persoalan Riau secara utuh yang berkaitan dengan pusat, tidak lagi memiliki pemikiran secara lokal. Karena cakupan kerjanya luas, harus punya jaringan di semua kementerian/lembaga untuk memperjuangan aspirasi daerah di pusat,'' tegas Sesmenpora itu.

Selain itu, Kaban Penghubung harus mampu mewakili Kepala Daerah, Kadis, Kaban dan para pejabat di lingkungan Pemprov dalam menyampaikan usulan atau program strategis yang sangat mendesak kepada Pemerintah Pusat. Dengan demikian, tidak perlu lagi pejabat daerah datang ke Jakarta, selagi kepentingannya bisa diwakili dan mampu diselesaikan Badan Penghubung di Jakarta, sehingga bisa menghemat anggaran perjalanan dinas sesuai instruksi Presiden.

"Jika perlu di Badan itu ada pejabat yang mewakili dari unsur pemerintah kabupaten/kota di Riau, sehinggaa juga dapat mempermudah komukasi dengan pemerintah pusat" saran Alfitra sembari menyebutkan, yang tak kalah penting lagi memperkuat sinergi dengan anggota DPR/DPD RI terutama dari Provinsi Riau serta masyarakat dan mahasiswa Riau yang berada di Jakarta. Yang tak kalah penting, Badan Penghubung harus betul-betul memiliki SDM dan struktur organisasi yang kuat.

Sementara itu, Sekretaris Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Riau Jakarta (Hipemari), Roganda Hasibuan juga menginginkan ke depan Badan Penghubung lebih membuka diri dan mau menjalin komunikasi dengan mahasiswa asal Riau di Jakarta. "Sinergisitas dengan mahasiswa Riau perlu dibenahi dan ditingkatkan lagi, karena kami juga bagian dari orang yang punya tanggungjawab memperjuangkan kepentingan daerah di pusat," desaknya. (gus)