PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menyatakan kesiapannya berkolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sumatera Barat-Riau untuk menyukseskan program Desa Sadar HAM. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto saat menerima audiensi Kepala Kanwil Kementerian HAM Sumbar-Riau, Dewi Nofyenti di Pekanbaru, Rabu (22/7/2026).

Pertemuan ini membahas langkah penguatan pemahaman dan pemenuhan hak dasar masyarakat hingga ke tingkat perdesaan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci utama agar setiap individu memperoleh hak dasarnya secara merata, sekaligus menumbuhkan budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

"Alhamdulillah, kami senang bisa melakukan audiensi bersama Bapak Plt Gubernur Riau. Kunjungan ini menjadi momen untuk menyampaikan program serta tugas dan fungsi kami," ujar Kepala Kanwil Kementerian HAM Sumbar-Riau, Dewi Nofyenti.

Saat ini, instansinya tengah menyelenggarakan tahapan seleksi calon Penggerak HAM yang akan ditugaskan ke berbagai wilayah. Para penggerak ini nantinya bertindak sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dan pemerintah guna mendorong terpenuhinya hak-hak dasar warga desa.

"Kami saat ini lagi melangsungkan seleksi calon Penggerak HAM. Nantinya, tenaga mereka akan kita gunakan untuk desa-desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Sadar HAM," jelasnya.

Konsep Desa Sadar HAM tersebut tidak sebatas memberikan edukasi terkait perlindungan hak asasi, melainkan diwujudkan dalam bentuk intervensi pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar. Program pemberdayaan ini akan disesuaikan secara proporsional dengan kondisi serta keperluan masing-masing wilayah.

"Kementerian HAM akan memenuhi kebutuhan hak dasar di desa-desa tersebut. Misalnya di desa A belum ada terkait dengan air bersihnya dan listriknya, itu nanti ada anggaran dari kementerian dengan bantuan dari penggerak desa," urainya.

Untuk mengoptimalkan implementasi program tersebut, dukungan dari seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Riau sangat diharapkan. Sinergi lintas sektoral diperlukan karena edukasi mengenai hak asasi manusia perlu digerakkan secara masif dan berkesinambungan.

Merespons pemaparan tersebut, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto menyambut positif berbagai program kerja yang dibawa oleh Kementerian HAM. Ia menegaskan kesiapan jajarannya untuk memfasilitasi upaya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis hak asasi di daerah.

"Kami pada intinya siap mendukung program dan kegiatan dari Kementerian HAM wilayah kerja Provinsi Riau. Silakan nanti berkoordinasi melalui Biro Hukum Riau, karena sinergi kita berguna untuk penanganan hak asasi manusia di Provinsi Riau," pungkasnya. ***