PEKANBARU - Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIX/Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Dr Agus Hadi Waluyo mendorong penetapan status definitif bagi Batalyon Komposit 1/Gardapati. Dorongan ini disampaikan saat menghadiri Forum Evaluasi Organisasi (Forev Orgas) Batalyon Komposit Masa Uji Coba Program Kerja Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Ganesha II Makodiklatad, Selasa (21/7/2026).

Pertemuan strategis kemiliteran yang dipimpin langsung oleh Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Angkatan Darat (Dankodiklatad) ini membahas penyempurnaan konsep organisasi secara terukur. Fokus utama pembahasan mencakup rencana perubahan struktur, fungsi pengawasan internal, peningkatan kemampuan pemeliharaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), penyempurnaan tugas pejabat, serta penyesuaian kebutuhan material dan persenjataan.

Menurut Pangdam, masa uji coba organisasi yang bermarkas di Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kota Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau tersebut telah berlangsung selama delapan tahun dan dinilai layak menjadi satuan definitif. "Yon Komposit Gardapati merupakan satu-satunya batalyon komposit di TNI AD yang menjadi kekuatan darat terpadu dalam menjaga wilayah pulau terluar. Sehingga keberlanjutannya perlu mendapat perhatian serius," tegas Mayjen TNI Dr Agus Hadi Waluyo.

Jenderal bintang dua itu juga mengingatkan pentingnya koordinasi yang erat dan berkelanjutan dengan jajaran Mabes TNI. Langkah ini diperlukan mengingat batalyon tersebut merupakan bagian integral dari Satuan TNI Terintegrasi di bawah naungan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Kogabwilhan I). Ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala teknis dan operasional di lapangan selama masa uji coba yang perlu dievaluasi guna memperkuat ketahanan wilayah perbatasan negara.

Pada akhir kegiatan, Dankodiklatad menginstruksikan tim penyusun untuk segera menindaklanjuti seluruh masukan dan catatan kritis dari peserta forum. Penataan organisasi ini ditargetkan mampu menghasilkan struktur satuan yang efektif, efisien, adaptif, serta modern dalam menghadapi potensi ancaman kawasan, sehingga siap mengawal kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di garis batas laut utara. ***