PEKANBARU – Keluhan masyarakat terkait antrean panjang di Pelabuhan Roro Dumai-Rupat, Kabupaten Bengkalis, kembali menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Sejumlah pengguna jasa penyeberangan mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan hingga seharian, untuk bisa menyeberang.

Tidak hanya persoalan antrean, masyarakat juga menyoroti dugaan adanya kendaraan tertentu yang mendapat prioritas masuk kapal meski tidak mengikuti antrean sebagaimana mestinya. Dugaan tersebut memicu kekecewaan dan protes dari pengguna jasa yang merasa dirugikan.

Menanggapi persoalan itu, Anggota DPRD Riau dari Daerah Pemilihan Bengkalis, Dumai, dan Kepulauan Meranti, Khairul Umam, mengaku telah menerima laporan dari masyarakat terkait kondisi di pelabuhan tersebut.

"Saya beberapa hari yang lalu mendapat telepon dari kawan-kawan di Rupat terkait persoalan yang sedang viral ini. Memang ada dugaan permainan yang dikeluhkan masyarakat," ujar Khairul Umam, Rabu (3/6/2026)

Meski demikian, ia mengatakan pihaknya belum melakukan klarifikasi secara resmi terhadap pihak terkait. Namun apabila persoalan tersebut terus berlanjut, DPRD Riau berencana memanggil Dinas Perhubungan untuk meminta penjelasan.

"Kita tentu perlu mengklarifikasi terlebih dahulu. Kalau memang ini menjadi persoalan serius, kita akan panggil Dishub sebagai mitra kerja untuk duduk bersama mencari solusi. Kita tidak ingin kejadian seperti ini terus berulang," katanya.

Politisi PKS itu menilai sistem pelayanan penyeberangan Dumai-Rupat perlu dibenahi agar lebih tertib dan transparan. Ia mencontohkan sistem yang diterapkan pada lintasan penyeberangan Bakauheni-Merak yang dinilai lebih teratur dan memberikan kepastian kepada pengguna jasa.

Menurut mantan ketua DPRD Bengkalis ini pengelolaan layanan penyeberangan merupakan kewenangan pemerintah provinsi sehingga diperlukan koordinasi antara Dinas Perhubungan, Pemerintah Kota Dumai, dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

"Kalau bisa ditertibkan dengan sistem yang lebih adil seperti di Bakauheni-Merak. Karena ini kewenangan provinsi, tentu harus ada koordinasi dengan Dishub, Pemko Dumai, dan Pemkab Bengkalis agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik," jelasnya.

Khairul Umam juga menegaskan bahwa apabila dugaan adanya permainan atau praktik penyerobotan antrean terbukti benar, maka harus ada tindakan tegas terhadap pihak yang terlibat.

"Kalau memang ada permainan dan terbukti terjadi, harus ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat yang sudah mengantre lama justru dirugikan. Siapa pun pasti merasa tidak adil jika diperlakukan seperti itu," tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa persoalan tersebut dapat menjadi pemicu konflik di lapangan apabila tidak segera dibenahi. Menurutnya, masyarakat yang telah bersabar mengantre berjam-jam berpotensi meluapkan kekecewaan ketika melihat adanya perlakuan yang dianggap tidak adil.

Sebagai solusi jangka panjang, Khairul Umam mendorong penerapan sistem pemesanan tiket secara daring atau booking system. Dengan sistem tersebut, pengguna jasa dapat memperoleh jadwal keberangkatan lebih pasti tanpa harus menunggu terlalu lama di area pelabuhan.

"Kalau menggunakan sistem booking online, masyarakat tidak perlu lagi antre berjam-jam. Yang terpenting, penerapannya harus dilakukan secara komprehensif dengan dukungan infrastruktur yang memadai agar benar-benar efektif," pungkasnya. ***