PEKANBARU –Ternyata struktur anggaran Riau “besar pasak dari tiang” alias lebih banyak belanja dari pendapatan. Hal itu diungkapkan Gubernur Riau, Abdul Wahid saat berada di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Riau), Kamis (27/3/2025).

Abdul Wahid mengungkapkan kondisi keuangan daerah yang mengalami ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja pada tahun anggaran 2024. Ketimpangan tersebut berdampak pada beban anggaran yang harus dibawa ke APBD 2025.

“Kita sudah mendalami bahwa di 2024 ada pendapatan yang tidak sampai target, sekitar Rp1,6 triliun. Tapi belanja tetap jalan, sehingga dia memberikan efek kepada tidak balancenya antara pendapatan dan belanja,” kata Wahid di Gedung DPRD Provinsi Riau, Kamis (27/3/2025).

Ia menjelaskan, realisasi pendapatan daerah hanya mencapai 85 persen, sedangkan belanja mendekati 100 persen. Kondisi ini menyebabkan munculnya utang dalam bentuk tunda bayar kepada pihak ketiga dan tunda salur untuk kabupaten/kota.

Selain itu, Wahid menyebut ada tambahan beban berupa gaji pegawai sebesar Rp705 miliar yang tidak tercantum dalam APBD 2024.

“Kalau ditotal, beban keuangan yang terbawa ke 2025 mencapai sekitar Rp2,2 triliun,” urainya.

Sementara itu, proyeksi pendapatan daerah tahun ini dikoreksi dari Rp9,5 triliun menjadi Rp8,5 triliun. Penurunan tersebut memperbesar defisit anggaran.

“Begitu kita exercise, ada defisit sekitar Rp3,5 triliun,” sambungnya.

Untuk menanggulangi defisit itu, Pemprov Riau akan melakukan rasionalisasi anggaran dengan menunda kegiatan yang dinilai tidak mendesak. Selain itu, akan dilakukan pergeseran anggaran guna menyelesaikan kewajiban tunda bayar dari tahun sebelumnya.

“Kita ingin menyelesaikan masalah ini di tahun 2025, agar tidak menjadi beban di 2026,” tegas Wahid.

Pemerintah provinsi menargetkan APBD 2026 bebas dari beban defisit besar seperti saat ini. Strategi pengelolaan keuangan ke depan akan difokuskan pada efisiensi dan efektivitas belanja daerah. ***