JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tancap gas merapatkan barisan tata kelola fiskal untuk persiapan tahun 2027. Keseriusan ini ditandai dengan restu dari Komisi XI DPR RI atas pengajuan pagu indikatif Kemenkeu tahun anggaran 2027 yang menembus nominal Rp49,8 triliun.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, anggaran tersebut diusulkan agar selaras dengan posisi tahun 2026 dengan mengedepankan asas efisiensi anggaran pemerintah.

"Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran dan penajaman belanja, di mana kementerian/lembaga perlu mengoptimalkan sumber daya di tengah kebutuhan yang semakin meningkat," paparnya di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Distribusi Anggaran Puluhan Triliun

Pagu fantastis ini akan dialirkan untuk menunjang lima program utama dalam kerangka Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Anggaran tersebut akan disalurkan ke berbagai pos pelayanan. Rinciannya, alokasi pelayanan umum meraup Rp45,519 triliun, porsi pendidikan mendapat Rp3,996 triliun, dan sektor ekonomi kebagian Rp284,71 miliar.

Kinerja Fiskal dan Ekonomi Mentereng

Memasuki triwulan I 2026, ekonomi nasional terbukti kebal guncangan global dengan berhasil tumbuh 5,61 persen. Catatan di akhir Mei 2026 juga manis, dengan pendapatan negara menyentuh Rp1.185 triliun (tumbuh 19,1 persen) dan belanja negara Rp1.365,4 triliun (meningkat 34,4 persen).

Realisasi pembiayaan terpantau aman di angka Rp379,4 triliun dengan tambahan kekuatan pengamanan dari Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Kerja Sama Antar Satker

Pembenahan dalam tubuh internal Kemenkeu turut berjalan mulus. Menteri Purbaya berhasil merobohkan sekat satuan kerja yang sempat menjadi batu sandungan, terutama antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Jadi dulu banyak silo-silo, sekarang kita buka silo-silo itu agar direktorat bekerja lebih cepat. Misalnya dulu pajak dan bea cukai itu susah banget kerja samanya, sekarang sudah bisa dibereskan," sambungnya.

Pencapaian birokrasi ini tercermin dari Indeks Kepuasan Pengguna Layanan yang meningkat pesat dari 4,46 pada 2024 ke 4,7 pada 2025. Di saat yang sama, Kemenkeu sukses mengamankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari audit BPK untuk ke-15 kalinya berturut-turut.

"Kuatnya fundamental ekonomi domestik dan didukung kebijakan yang semakin solid menjadi landasan yang kokoh untuk menyongsong dinamika pada tahun 2027," tutupnya.***