JAKARTA – Ancaman pemadaman listrik membayangi sejumlah wilayah di Sumatra menyusul terhentinya pasokan batubara ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bengkulu. Kondisi ini membuat PT PLN Persero meminta Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, membuka kembali akses jalan bagi truk angkutan batubara di kawasan Lubuk Linggau, Kamis (22/1/2026).

Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN Persero, Rizal Calvary Marimbo, mengatakan stok batubara di PLTU Bengkulu saat ini hanya cukup untuk sekitar tiga hari operasional. Terhentinya distribusi terjadi setelah adanya pembatasan angkutan batubara yang didorong pemerintah provinsi dan didukung.

“Saat ini PLTU tidak mendapatkan pasokan batubara karena adanya desakan dari pemerintah provinsi. Stok yang tersedia sangat terbatas dan hanya cukup untuk tiga hari ke depan,” ujar Rizal.

Ia menjelaskan, PLTU Bengkulu memegang peran penting dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan Sumatra, khususnya Sumatra bagian selatan. Jika pasokan energi primer ini terus terhambat, kapasitas pembangkit terancam turun dan berisiko memicu pemadaman listrik.

“Apabila distribusi batubara tidak segera kembali normal, potensi pemadaman listrik tidak hanya terjadi di Bengkulu, tetapi dapat meluas ke sejumlah wilayah di Sumatra Selatan hingga Jambi,” jelasnya.

Sebelumnya, distribusi batubara ke PLTU Bengkulu tersendat akibat pembatasan operasional sekitar 150 truk angkutan. Kebijakan tersebut berkaitan dengan aspirasi pemerintah daerah yang menyoroti dampak lalu lintas, lingkungan, dan aktivitas angkutan batubara terhadap masyarakat setempat.

Di sisi lain, batubara masih menjadi sumber energi utama bagi PLTU yang memasok listrik ke jutaan pelanggan di Sumatra. Terhentinya suplai secara mendadak membuat stok di pembangkit menipis dan menempatkan sistem kelistrikan dalam kondisi siaga.

“Saya meminta dengan hormat kepada Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, membuka jalan agar truk-truk batubara segera memenuhi kebutuhan pasokan batubara di PLTU Bengkulu,” katanya.

PLN menilai keberlanjutan pasokan listrik sebagai kepentingan strategis nasional. Listrik dibutuhkan masyarakat untuk aktivitas harian, pelayanan publik, hingga roda perekonomian dan industri.

Perusahaan pelat merah itu juga menyatakan memahami perhatian pemerintah daerah terhadap aspek sosial dan lingkungan. Namun, PLN berharap ada solusi bersama yang seimbang agar kepentingan daerah tetap terakomodasi tanpa mengorbankan keandalan listrik.

“Kami berharap ada ruang dialog dan solusi bersama. Jika suplai batubara terhenti terlalu lama, pemadaman listrik sulit dihindari dan dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat,” paparnya.

Saat ini PLN terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait untuk memastikan distribusi batubara ke PLTU kembali normal dan risiko gangguan listrik dapat ditekan. ***