JAKARTA – Dinamika politik mata uang di negara berkembang seperti Indonesia dinilai tidak pernah lepas dari tarik-menarik kepentingan antara produsen dan konsumen. Di satu sisi, penguatan nilai tukar rupiah dibutuhkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi. Namun di sisi lain, pelemahan rupiah kerap dianggap perlu demi menjaga daya saing ekspor. Kondisi tersebut hingga kini terus mewarnai kebijakan ekonomi makro nasional.

Pandangan itu disampaikan Komisaris Pelindo, Arief Poyuono kepada Goriau.com, Kamis (22/1/2026). Menurutnya, dalam konteks politik ekonomi nasional, nilai tukar rupiah tidak hanya berfungsi sebagai indikator moneter, tetapi juga instrumen strategis pembangunan ekonomi.

Ia menjelaskan, pengelolaan nilai tukar di Indonesia menganut sistem mengambang terkendali. Pemerintah bersama bank sentral melakukan intervensi untuk mencegah penguatan rupiah yang terlalu cepat, sekaligus menjaga agar ekspor Indonesia yang masih didominasi komoditas sumber daya alam tetap kompetitif di pasar global.

"Intervensi dilakukan agar rupiah tidak terapresiasi terlalu cepat, namun tetap mampu menopang daya saing ekspor nasional," ujar Arief.

Meski demikian, ia menilai strategi mempertahankan nilai tukar relatif rendah belum sepenuhnya menghasilkan surplus perdagangan yang konsisten. Struktur industri nasional yang masih bergantung pada bahan baku impor menjadi salah satu penyebab utama.

"Hampir 70 persen produk ekspor barang jadi Indonesia, mulai dari tekstil, alas kaki, otomotif hingga makanan olahan, masih menggunakan bahan baku impor. Akibatnya, manfaat pelemahan rupiah terhadap ekspor menjadi terbatas karena biaya produksi ikut meningkat," jelasnya.

Untuk keluar dari ketergantungan tersebut sekaligus menghindari apa yang disebut sebagai jebakan dolar, Arief menekankan pentingnya memperluas penggunaan rupiah dalam perdagangan bilateral. Terutama dengan negara-negara pengekspor minyak dan bahan pangan yang menjadi mitra dagang utama Indonesia.

Keanggotaan Indonesia dalam BRICS dinilainya dapat menjadi momentum strategis untuk mendorong transaksi perdagangan menggunakan mata uang lokal, sehingga ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dapat dikurangi secara bertahap.

Selain itu, ia menilai Indonesia perlu mengubah orientasi pertumbuhan ekonomi dari yang selama ini bertumpu pada konsumsi domestik menuju ekonomi produktif berbasis penguatan sektor manufaktur. Transformasi tersebut diyakini mampu meningkatkan nilai tambah sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

"Untuk memaksimalkan potensi ekonomi nasional, reformasi pasar keuangan harus diperdalam. Konvertibilitas rupiah perlu ditingkatkan secara bertahap, namun kontrol modal tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan moneter," tegasnya.

Dalam kerangka itu, Arief juga menyoroti peran strategis Danantara sebagai badan investasi nasional. Dengan dukungan cadangan devisa yang berasal dari surplus perdagangan, lembaga tersebut diharapkan mampu mendorong investasi strategis jangka panjang, terutama di sektor infrastruktur penunjang industrialisasi.

Salah satu sektor kunci yang disorot adalah pengembangan pelabuhan. Menurut Arief, pelabuhan yang dikelola Pelindo memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai hub transhipment internasional yang terintegrasi dengan pusat-pusat industri dan manufaktur berorientasi ekspor.

"Pelabuhan modern bukan hanya gerbang perdagangan internasional, tetapi juga motor pertumbuhan ekonomi, pemicu pembangunan regional, pencipta lapangan kerja, serta magnet investasi asing langsung," katanya.

Efisiensi pelabuhan dan sistem logistik dinilai menjadi faktor penentu daya saing nasional. Infrastruktur pelabuhan laut yang modern, terintegrasi dengan kawasan industri, serta didukung sarana darat yang memadai diyakini mampu menekan biaya logistik secara signifikan.

Saat ini, biaya logistik Indonesia masih berada di kisaran 20–22 persen dari produk domestik bruto. Jika angka tersebut dapat ditekan mendekati negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang berada di kisaran 12–13 persen, dampaknya dinilai akan sangat luas.

"Penurunan biaya logistik bukan hanya meningkatkan daya saing ekspor dan menekan biaya impor, tetapi pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan buruh dan masyarakat secara keseluruhan," pungkas Arief. ***