PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho, memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam atas konflik yang terjadi antaran PT Padasa Enam Utama dengan masyarakat di Kampar, Riau.

Dikatakan Agung, dirinya sudah menerima laporan terkait konflik itu dari Komnas Perlindungan Anak. Dimana, konflik itu membuat puluhan anak-anak dan ibu-ibu harus diusir dari kampungnya sendiri oleh perusahaan.

Apa yang dilakukan Padasa kepada masyarakat, lanjut Agung, merupakan sesuatu yang tidak boleh dibiarkan, sehingga dalam waktu dekat DPRD Riau beserta aparat keamanan dan OPD terkait akan turun langsung

"Bahkan, Lanud pun ikut mendirikan tenda untuk tempat tinggal sementara disana, ini tidak bisa dibiarkan, kami pasikan akan kesana melihat langsung," ujar Agung, Jumat (8/10/2021).

Agung menambahkan, dirinya tidak mau ada pihak-pihak yang dirugikan dalam konflik ini, apalagi yang dirugikan adalah masyarakat yang memang sudah lama tinggal di kawasan tersebut.

Terkait PT Padasa yang juga masuk dalam daftar perusahaan hasil temuan Pansus Monitoring dulu, Agung tak memungkiri kalau bahan tersebut akan dibuka kembali untuk mengetahui kondisi riil-nya.

Diberitakan sebelumnya, anak-anak korban konflik PT Padasa Enam Utama dengan buruh di Desa Kabun, Kabupaten Kampar, Riau, diduga diabaikan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Riau.

Pantauan GoRiau.com pada hari Rabu (22/9/2021) malam, tampak puluhan anak-anak bersama ibunya tidur-tiduran di atas lantai keramik ruangan aula Dinsos Provinsi Riau.

Suasana di dalam aula terasa sangat pengap, meski sebagian anak-anak dari 107 yang dievakuasi oleh Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, dan Komnas Perlindungan Anak (PA) beberapa waktu lalu, sudah dipindahkan ke tempat yang layak.

Terlihat juga anak kecil tertidur pulas di atas lantai yang dingin, tanpa ada alas kasur maupun tikar.

Salah satu ibu dari anak-anak buruh mantan karyawan PT Padasa Enam Utama mengaku belum pernah dikunjungi oleh pihak Dinsos Provinsi Riau, maupun dari pemerintah setempat.

“Ya selama kami disini beginilah keadaan kami. Sampai sekarang kami juga belum pernah dikunjungi pihak dinsos dan pemerintah,” ujar ibu yang tak ingin namanya disebutkan. ***