PEKANBARU, GORIAU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih belum bisa melunakkan hati Menteri Kehutanan (Menhu), Zulkifli Hasan untuk menandatangani Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau.

Namun ada masukan yang cukup bagi dari kalangan budayawan, salah satunya dari dari Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Al Azhar. Saran yang diajukannya cukup sederhana, namun sangat membekas.

"Kemenhut itu bagian dari pemerintah, boikot saja pelaksanaan Pilpres mendatang," kata Al Azhar.

Hal ini salah satu bentuk kekecewaan masyarakat Riau kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menhut, Zulkifli Hasan yang tak kunjung menandatangani RTRW Riau.

Terhitung sudah 18 bulan berkas usulan RTRW tersebut 'terparkir' rapi di mejanya. Sementara Provinsi Riau ingin melakukan sejumlah pembangunan dan usaha ekonomi lainnya terganjal dengan RTRW tersebut.

Dimana sejumlah kawasan di Riau masih berstatus kawasan hutan. Meski dalam faktanya sudah berdiri perkantoran, pemukiman, tempat usaha masyarakat dan kegiatan lain sebagainya.***