PEKANBARU – Setelah dua kali DPRD Riau melayangkan surat kepada Pemprov Riau agar segera menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Perubahan 2025, akhirnya pada Selasa (9/9/2025) dokumen tersebut resmi diterima DPRD Riau.

Anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Riau, Zulhendri, menyampaikan bahwa pembahasan KUA-PPAS tersebut sudah dijadwalkan pada Rabu (10/9/2025).

“Banmus telah menetapkan pada Rabu besok mulai dibahas oleh komisi bersama mitra kerja masing-masing. Setelah itu akan dilanjutkan pembahasan oleh Banggar dan TAPD, dengan target tuntas pada 29 September,” ujar Zulhendri, Selasa (9/9/2025).

Terkait APBD Perubahan 2025 ini, Zulhendri mengaku tidak bisa berharap banyak mengingat kondisi keuangan daerah yang serba terbatas. Menurutnya, hampir semua pemerintah daerah saat ini sedang mengencangkan ikat pinggang akibat minimnya pendapatan.

“Tentu dengan kondisi ini, pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pokok masyarakat itulah yang kita prioritaskan. Misalnya gaji pegawai, honorer, itu kan kewajiban yang mesti kita dahulukan, termasuk pelayanan publik lainnya,” jelasnya.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap tidak bisa diabaikan. Menurutnya, infrastruktur adalah jantung perekonomian daerah.

“Seandainya jalan kita rusak, tentu perekonomian ikut terganggu. Yang biasanya tiga jam perjalanan bisa jadi empat jam, dan itu berimbas ke banyak sektor,” tambahnya.

Politisi Gerindra dari Dapil Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi itu optimistis Gubernur Riau mampu memilah program prioritas yang benar-benar penting untuk didahulukan. ***