PEKANBARU – Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, angkat bicara terkait konflik yang terjadi antara Wali Kota Dumai, Paisal, dengan Gubernur Riau, Syamsuar, terkait tidak terakomodirnya pembangunan di Dumai.

Dikatakan Hardianto, pejabat publik sebaiknya tidak perlu mengumbar-umbar di media, dan kemudian membuat keributan di tengah masyarakat. Yang semestinya masyarakat tak perlu memikirkannya.

"Kasihan masyarakat, bingung mereka, kondisi ekonomi begini, memikirkan perut saja sudah susah. Yang menjadi persoalan itu kan tupoksi dan kewenangan kita," ujar Sekretaris DPD Gerindra Riau ini, Rabu (9/3/2022).

Menurutnya, tidak ada satupun persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi dan silaturahmi. Dia meyakini, persoalan ini hanya karena komunikasi yang terhambat saja.

"Apakah usulan pembangunan sudah disampaikan tapi di follow up Pemprov? Atau sudah di follow up tapi tak terealisasi karena keterbatasan anggaran?" terangnya.

Sebagai anak Dumai yang menjadi pimpinan DPRD Riau, Hardianto menegaskan, dirinya tidak tahu apa usulan yang diributkan oleh Wali Kota Dumai, karena dirinya tidak pernah diajak bicara.

"Saya pribadi sampai detik ini tak tahu apa itu, karena tak pernah dikomunikasikan. Kalau disampaikan ke anggota lain, mungkin saja. Kalau saya dikasih tahu, itu pasti akan saya perjuangan dan saya tahu apa yang menjadi hambatannya," terangnya.

Pun begitu, Hardianto memastikan akan memanggil Pemprov Riau, melalui Bappeda untuk menjelaskan apa yang menjadi persoalan sehingga Wali Kota Dumai menyampaikan ini ke media.

"Saya ada niat untuk mengkomunikasikan ini. Jangan ribut di media. Ranah pelaksanaan pejabat publik bukan di media. Jangan pusingkan masyarakat dengan ini. Kita harus duduk semeja. Bukan saya mau jadi hero, tapi saya mau ini selesai," tutupnya. ***