PEKANBARU – Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota agar mengubah pola kerja dari administratif di balik meja menjadi lebih proaktif turun langsung ke lapangan. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Agung menyoroti masih adanya kecenderungan pegawai maupun pejabat daerah yang enggan berinteraksi langsung dengan warga. Padahal, pemahaman mendalam mengenai kondisi nyata di tengah masyarakat merupakan syarat mutlak bagi pemberi layanan publik.

"Saya melihat masih ada pegawai yang kurang aktif turun ke lapangan. Padahal, sebagai pelayan masyarakat, kita harus memahami langsung kondisi yang dihadapi warga," kata Agung, Sabtu (6/6/2026).

Pihaknya telah meminta Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Syamsuwir, untuk terus menekankan tanggung jawab moral seluruh pegawai. Mengingat gaji aparatur bersumber dari pajak yang dibayarkan rakyat, maka pengabdian maksimal menjadi kewajiban yang tidak bisa ditawar.

"Kita digaji dari hasil kerja keras masyarakat yang membayar pajak. Karena itu, tugas utama kita adalah melayani kepentingan masyarakat dan memberikan manfaat bagi banyak orang," ujarnya.

Ruang lingkup pelayanan yang dimaksud tidak terbatas pada urusan administrasi saja, melainkan mencakup pengawasan fasilitas umum serta penanganan kebersihan lingkungan yang hingga kini masih menjadi tantangan di Pekanbaru. Sebagai kepala daerah, Agung kerap turun langsung untuk meninjau efektivitas program pemerintah. Ia berharap seluruh jajaran memiliki semangat serupa dalam mengawal kepentingan publik.

Instruksi khusus diarahkan kepada camat dan lurah sebagai garda terdepan pemerintahan. Pemimpin wilayah dituntut menguasai setiap jengkal kondisi daerahnya agar permasalahan dapat diselesaikan lebih dini.

"Lurah juga harus mengenal kondisi masyarakat di wilayah kelurahannya secara menyeluruh," tegasnya.

Selain menekankan aspek pelayanan, Agung memberikan sinyal keras terkait sistem promosi jabatan di lingkungan pemerintah kota. Ia memastikan bahwa penempatan posisi strategis kini murni berbasis pada prestasi dan kompetensi, bukan didasarkan pada kedekatan personal atau kepentingan tertentu.

"Saya tidak menginginkan jabatan dibeli atau diperoleh karena faktor lain. Tunjukkan kinerja yang baik, pahami wilayah masing-masing, dan hadir untuk masyarakat," pungkasnya.***