PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mengusulkan sembilan poin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sesuai dengan Surat Gubernur Riau kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/BAPPEDA/2049, tertanggal 29 Agustus 2019.

Sembilan usulan Pemprov Riau disampaikan Gubernur Riau, Syamsuar saat silahturahmi antara anggota DPR RI dengan Gubernur, Wakil Gubernur, Forkopimda Riau, serta Bupati/Walikota se Provinsi Riau di Balai Pauh Janggi, Senin (6/1/2020).

Poin pertama yang dibahas Syamsuar, terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dimana kedepannya dilakukan secara sinergis dan terpadu. Ia pun telah mengeluarkan surat himbauan agar masyarakat tidak membakar lahan dan juga call center pengaduan jika terjadinya karhutla.

"Ada 13 strategi yang dilakukan oleh Pemprov Riau bersama instansi terkait lainnya dalam menanggulangi karhutla tahun 2020 di Riau. Semoga 2020, Riau tanpa kabut asap," kata Syamsuar kepada GoRiau.com.

Poin kedua, Syamsuar mengungkapkan kepada anggota DPR RI yang hadir untuk membantu Pemprov Riau dalam penanganan abrasi pantai di tiga pulau terluar ini menjadi Proyek Prioritas Nasional.

"Poin ketiga, kami membahas pembangunan kawasan Industri untuk pengembangan hilirisasi terhadap produk primer pertanian, terutama sub sektor perkebunan, migas dan peningkatan jenis dan unggulan produk industri," ujar Syamsuar.

Poin keempat, Syamsuar berharap adanya dukungan penyediaan pangan sebanyak 50 peraen dari kebutuhan dan didukung dengan infrastruktur yang memadai.

Untuk poin kelima, dikatakan Syamsuar, bagaimana percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau, seperti jalan tol, sesuai Perpres 56 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, terdiri dari: Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai (131,5 km), Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukit Tinggi (185 km), Tol Jambi - Rengat (190 km), Tol Rengat - Pekanbaru (175 km), Tol Dumai - Simpang Sigambal - Rantau Prapat (175 km).

"Untuk infrastruktur lainnya, kami berharap pemerintah pusat mendukung konektivitas daerah pesisir, perbatasan, pulau terluar dan destinasi pariwisata. Juga infrastruktur Kawasan Industri Tanjung Buton dan Kawasan Industri Kuala Enok. Serta, pembangunan Jalan Kereta Api Trans Sumatera di Provinsi Riau," ungkap Syamsuar.

Poin keenam dilanjutkan Syamsuar, Pengembangan Kawasan Strategis Pariwsata Nasional (KSPN) di Pulau Rupat (Kabupaten Bengkalis) sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 50 Tahun 2011 yang ke depannya diharapkan menjadi sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Poin ketujuh, kami membahas bagaimana pembangunan sentra perikanan terpadu, untuk komoditas udang, kakap, kerapu, kerang dara yang didukung dengan peningkatan teknologi," papar Syamsuar.

Poin kedelapan, dilanjutkan Syamsuar, terkait relokasi Bandara Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru). Poin kesembilan, bagaimana meningkatkan kontribusi sektor dan produksi migas.

"Perlu dilakukan Upgrading kilang-kilang Existing Refinery Development Master Plan (RDMP) di Provinsi Riau, untuk meningkatkan sektor migas," jelas Syamsuar.

Dalam acara silahturahmi ini dihadiri anggota DPR RI Dapil Riau, seperti Arsyadjuliandi Rachman anggota Komisi II, Syamsurizal anggota Komisi II, Syahrul Aidi Maazat Komisi V, Achmad Komisi VIII dan Abdul Wahid Komisi VII. Turut hadir, tokoh masyarakat Riau, Kapolda Riau, Danrem 031/Wirabima, Kajati Riau, Danlanud, KPTA, KPT, Kabinda, Sekdaprov Riau dan Danlanal. ***