SELATPANJANG – Data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kepulauan Meranti kembali menjadi perhatian. Sebanyak 764 keluarga penerima manfaat (KPM) terdeteksi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online.

Temuan tersebut belum serta-merta menjadi dasar penghentian bantuan. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3APPKB) Kepulauan Meranti masih melakukan verifikasi untuk memastikan kondisi masing-masing keluarga sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Kepala Dinsos P3APPKB Kepulauan Meranti, Rokhaizal, mengatakan data tersebut diketahui setelah dilakukan pencocokan data penerima bantuan sosial dengan informasi mengenai aktivitas judi online.

"Data yang terdeteksi ada 764 KK. Saat ini 31 KK sudah masuk dalam proses perbaikan data," kata Rokhaizal, Selasa (1/9/2026).

Menurutnya, angka tersebut masih perlu ditelaah lebih lanjut. Verifikasi dilakukan untuk memastikan apakah keterkaitan yang terdeteksi benar-benar menggambarkan kondisi penerima bantuan atau masih membutuhkan pembaruan dan koreksi data.

Proses tersebut sekaligus menjadi bagian dari pemutakhiran data penerima bansos agar program pemerintah tidak berhenti hanya pada persoalan administrasi, tetapi benar-benar menyasar keluarga yang sesuai dengan kriteria penerima.

Rokhaizal menjelaskan, perbaikan data dilakukan secara bertahap. Dari ratusan keluarga yang terdeteksi, sebanyak 31 KK saat ini sudah masuk dalam proses perbaikan.

"Data yang terdeteksi ada 764 KK. Saat ini 31 KK sudah masuk dalam proses perbaikan data," ujarnya.

Dinsos P3APPKB memastikan proses verifikasi menjadi tahapan penting sebelum adanya keputusan terhadap status bantuan masing-masing keluarga. Dengan demikian, penerima tidak langsung dinyatakan gugur hanya berdasarkan hasil deteksi awal.

Di sisi lain, jumlah penerima PKH di Kepulauan Meranti pada 2026 tercatat sebanyak 19.481 KK. Jumlah itu meningkat dibandingkan 2025 yang mencapai 18.904 KK.

Rokhaizal menegaskan pemutakhiran data akan terus dilakukan agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran. Pemerintah daerah, kata dia, tidak ingin bantuan diterima oleh pihak yang tidak lagi memenuhi ketentuan, sementara keluarga yang benar-benar membutuhkan justru terlewat.

"Saat ini, kami terus melakukan perbaikan data supaya bantuan yang disalurkan benar-benar sesuai dengan kondisi penerima," pungkasnya. ***