PEKANBARU, GORIAU.COM - Kasus tindak pidana korupsi (tipikor) diyakini akan bermunculan melalui banyak modus jelang Pemilu 2014. Menurut Kasubagops Dit. Tipikor Mabes Polri AKBP Arief Adhiarsa, kasus-kasus tipikor akan bermunculan mulai dari modus bantuan sosial, belanja modal atau barang, lelang fiktif hingga perjalanan dinas dan pengadaan atau pembebasan lahan.

"Jelang Pemilu 2014 diyakini meningkatnya resiko penyimpangan pengelolaan keuangan negara dalam berbagai modus tersebut dan ini potensi korupsi cukup besar, " ujar Arief di Pekanbaru, Rabu (13/11/2013).

Menurut Arief, korupsi tindakan ini akan mempersulit proses demokrasi dan menghambat terlaksananya good governance and clean government. Sebab, korupsi menghancurkan proses formal sistem pemerintahan.

Upaya pemberantasan korupsi, jelas Arief, harus dilakukan seluruh pihak yang berkepentingan. Upaya pun harus dilakukan dengan sinergis.

"Bahkan para CEO ternama di dunia sudah membuktikan bahwa sinergi tidak cukup hanya diucapkan tetapi dibutuhkan kerja keras dan kesungguhan semua pihak untuk terus berusaha secara aktif dan proporsional dalam rangka saling mengisi dan memperkuat barisan," jelasnya.

Tak mudah mencapai itu. Dibutuhkan kepemimpinan kuat untuk melaksanakannya. Sinergisitas pun menjadi faktor penting penentu keberhasilan.

Arief memandang, inisiatif kegiatan forum komunikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan antara BPK dan Aparat Penegak Hukum (APH) menjadi langkah positif yang harus dihargai dan terus didukung pelaksanaannya.

Berdasarkan data Mabes Polri periode Januari-Oktober 2013, Polri telah melakukan penyidikan terhadap 1.289 perkara korupsi dengan 672 perkara sudah dinyatakan selesai. Pengembalian keuangan negara sementara berjumlah Rp907 milyar lebih.

Kasus sepanjang 2013 itu terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni pada 2011 ditangani 766 perkara dengan 526 kasus selesai. Nilai kerugian negara Rp2 triliun lebih dan pengembalian Rp260 miliar.

Semantara pada 2012 ditangani 991 kasus dengan 657 kasus dinyatakan selesai dan kerugaian negara ditaksir sebesar Rp1,5 triliun lebih dengan pengembalian kerugian negara Rp261 miliar lebih. ***