PEKANBARU – Persoalan air bersih masih menjadi pekerjaan rumah serius di Kabupaten Siak. Akses terhadap kebutuhan dasar tersebut menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD Riau saat kunjungan reses masa sidang ketiga, 29 Juli–5 Agustus 2026.

Anggota Fraksi PKB DPRD Riau, Mukhtarom, mengatakan keluhan mengenai keterbatasan layanan air bersih datang dari sejumlah masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Bahkan, masih terdapat desa yang belum mendapatkan pelayanan air bersih secara memadai.

Menurut Mukhtarom, kondisi tersebut membutuhkan intervensi pemerintah melalui pembangunan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) agar pelayanan air bersih dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

“Untuk Siak ini memang masyarakat banyak mengadu terkait kebutuhan air bersih. Saya sendiri tahu air bersih di Siak itu memang masih kurang,” ujar Mukhtarom, Kamis (20/8/2026).

Sekretaris Komisi IV DPRD Riau itu menyebutkan, cakupan pelayanan air bersih di sejumlah wilayah masih sangat terbatas. Dalam satu kecamatan, misalnya, baru sekitar dua desa yang mendapatkan aliran air bersih.

Karena itu, pembangunan SPAM, termasuk SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK), dinilai penting untuk memperluas jangkauan pelayanan hingga ke desa-desa yang selama ini belum tersentuh.

Mukhtarom memastikan aspirasi tersebut akan dibawa ke pemerintah daerah. Ia berjanji menyampaikan langsung keluhan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Siak, termasuk kepada Bupati Siak, agar segera dicarikan solusi.

“Nanti akan saya sampaikan kepada Bupati supaya ada langkah-langkah penanganan kebutuhan air bersih untuk masyarakat,” katanya.

Persoalan air bersih ternyata bukan hanya menyangkut wilayah yang belum mendapatkan jaringan. Sarana yang sudah tersedia pun dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Politisi Dapil Siak Pelalawan ini mencontohkan kondisi pelayanan air bersih di Kota Siak. Menurutnya, daya pancar atau kapasitas distribusi air yang ada saat ini masih belum maksimal sehingga diperlukan penguatan sarana pendukung.

“Untuk PAM yang sudah ada seperti di Kota Siak juga masih kurang daya pancarnya, sehingga butuh penambahan unit atau kolam bak penampung baru untuk bisa menyuplai air lebih bagus di kota,” jelasnya.

Ia menilai penambahan unit maupun kapasitas penampungan perlu menjadi perhatian agar persoalan keterbatasan pasokan tidak terus berulang, terutama ketika kebutuhan masyarakat meningkat.

Selain air bersih, persoalan infrastruktur jalan juga menjadi keluhan masyarakat selama reses.

Kerusakan sejumlah ruas jalan dinilai tidak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga berpotensi menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Jalan yang menjadi akses penghubung antar kawasan diharapkan mendapat perhatian dan penanganan secara bertahap.

Mukhtarom menegaskan, reses bukan sekadar agenda menyerap aspirasi. Berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat akan dikawal agar dapat ditindaklanjuti pemerintah sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran.

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Siak-Pelalawan, ia menyatakan siap membawa aspirasi tersebut ke tingkat pemerintah daerah maupun lembaga terkait.

“Kita akan kawal aspirasi masyarakat ini dan menyampaikannya kepada pihak-pihak terkait sesuai kewenangannya,” tegas Mukhtarom.

Ia berharap pemerintah melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap desa-desa yang belum mendapatkan layanan air bersih maupun infrastruktur dasar lainnya. Dengan pemetaan tersebut, pembangunan diharapkan lebih terarah, bertahap, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Bagi Mukhtarom, akses air bersih dan jalan yang layak bukan sekadar persoalan pembangunan fisik, melainkan menyangkut kualitas hidup masyarakat. Karena itu, aspirasi warga Siak tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai catatan hasil reses, tetapi benar-benar berujung pada program dan pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat. ***