PEKANBARU – Menjelang penutupan masa pendataan pada 31 Agustus mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bergerak cepat membantu Badan Pusat Statistik (BPS) mengurai sejumlah hambatan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di lapangan. Langkah ini dimatangkan melalui pertemuan khusus antara Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi dengan Kepala BPS Riau, Kamis (13/8/2026).

Pertemuan tersebut difokuskan untuk mengevaluasi perkembangan pendataan sekaligus merumuskan strategi agar target di seluruh kabupaten dan kota dapat tercapai tepat waktu.

"Hari ini kita lakukan pertemuan dengan Kepala BPS untuk membahas program Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Riau. Kami meminta laporan terkait apa saja yang menjadi hambatan ataupun kesulitan di lapangan," terang Syahrial, Jumat (14/8/2026).

Empat Kendala Utama Pendataan

Dari laporan yang disampaikan BPS, Pemprov Riau mencatat adanya empat permasalahan utama. Kendala pertama bersumber dari kawasan perumahan eksklusif dan elit, di mana pihak pengelola maupun penghuni belum sepenuhnya membuka akses bagi petugas sensus.

Selain itu, tantangan kedua adalah maraknya penyebaran informasi yang keliru di media sosial. Syahrial mengungkapkan bahwa masih ada mispersepsi di tengah masyarakat yang mengira Sensus Ekonomi ditunggangi oleh kepentingan tertentu, sehingga berujung pada penolakan.

"Kami mendapati, masih ada pemahaman berbeda dan mengarah kepada hoaks di masyarakat terkait adanya kepentingan di sensus ekonomi," jelasnya.

Kendala ketiga berkaitan dengan pendataan sektor usaha. BPS melaporkan masih ada sejumlah perusahaan yang enggan menerima petugas, yang berakibat pada belum validnya data ekonomi korporasi di Riau. Terakhir, petugas kesulitan mendata Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau akibat padatnya jam kerja dari pagi hingga sore hari.

Libatkan Kepala Daerah dan Siapkan Link Mandiri

Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, Pemprov Riau bersama BPS merumuskan sejumlah solusi kolaboratif. Salah satunya adalah menggandeng Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) guna melakukan pendekatan persuasif kepada kelompok masyarakat yang masih ragu.

"Alhamdulillah dengan pelibatan forum pembauran kebangsaan dan FKUB untuk melakukan pendekatan kepada kelompok tertentu," sebut Syahrial.

Dari sisi birokrasi, Pemprov Riau segera menghubungi seluruh bupati dan wali kota agar memberikan dukungan penuh. Sinergi ini diharapkan mampu menembus akses petugas ke berbagai perumahan dan perusahaan yang sebelumnya tertutup.

Sementara itu, khusus untuk menyiasati kesibukan pegawai pemerintahan, Sekda memastikan telah menyiapkan skema pendataan daring. ASN Pemprov Riau diwajibkan mengisi data secara mandiri melalui tautan yang disediakan, untuk selanjutnya divalidasi oleh pihak BPS.

"Sudah kita siapkan link untuk self assessment mereka agar mereka mengisi link dan di-approval dengan BPS," tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi lanjutan, Syahrial kembali mengingatkan masyarakat agar bersikap kooperatif dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia meminta warga menerima kedatangan petugas sensus yang datang ke rumah.

"Mari bersama-sama mendukung Sensus Ekonomi. Data yang akurat hari ini menjadi dasar kebijakan dan pembangunan Riau yang lebih baik di masa depan," pungkas Syahrial.

Menyambung imbauan tersebut, BPS Riau kembali menegaskan bahwa seluruh petugas sensus yang diturunkan telah dibekali surat tugas dan tanda pengenal resmi. Pihak otoritas statistik juga menjamin kerahasiaan data yang dikumpulkan, di mana informasi tersebut semata-mata hanya akan digunakan untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan daerah. ***