PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru, Firdaus khawatir Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengalami krisis Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 10 tahun kedepan. Pasalnya, Pemerintah Pusat hanya memberikan kuota sekitar 200 orang pertahun untuk penerimaan CPNS di Pekanbaru.

Ia menjelaskan, pada tenaga kerja guru, saat ini hanya ada sekitar 1.000 guru yang berstatus PNS. Masing-masing kelurahan juga hanya punya satu pejabat.

"Sementara itu, pegawai berstatus tenaga harian lepas (THL) di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencapai sekitar 3.000 orang," ujar Firdaus, Rabu (26/1/2022).

Saat ini, dengan reformasi birokrasi, Pemko Pekanbaru hanya memiliki 347 pejabat yang terdiri dari 340 jabatan eselon IV dan 7 jabatan eselon III. Sementara itu, 295 pejabat eselon III dan IV lainnya dialihkan ke jabatan fungsional pada 31 Desember 2021.

Pemko Pekanbaru juga tidak bisa menutupi jumlah pejabat yang pensiun dengan yang baru. Dalam 10 tahun terakhir, PNS yang pensiun dibandingkan dengan tenaga tambahan hanya 10 persen.

"Artinya, ada pertumbuhan negatif. Bila penambahan PNS seperti saat ini yang hanya sekitar 100 atau 200 orang, maka kita akan mengalami krisis PNS," jelasnya.

Menurutnya, hal ini harus disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Dimana seharusnya, jumlah PNS mengacu kepada jumlah penduduk 10 tahun ke depan sesuai dengan tata ruang. Oleh sebab itu, kebutuhan struktural harus ditambah di jajaran Pemko Pekanbaru. 

"Ini yang harus kami sampaikan ke pemerintah pusat mengenai kebutuhan minimal PNS di Pemko Pekanbaru," pungkasnya. ***