PEKANBARU, GORIAU.COM - Pemerintah Kabupaten Pelalawan Riau, belum mengajukan permohonan penon-aktian Wakil Bupati Pelalawan, Marwan Ibrahim meski yang bersangkutan tidak lagi bisa menjalankan tugas dengan baik karena sudah ditetapkan sebagai tersangka pada dugaan korupsi lahan Bhakti Praja, Pemkab Pelalawan.

Marwan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan mendapat pencekalan untuk bepergian keluar negeri itu, saat ini masih menjalankan tugas seperti biasa. ''Kita masih menunggu proses hukum Pak Wakil Bupati,'' ujar Kabag Humas Pemkab Pelalawan Rafid Mukhtar menjawab GoRiau.com, Kamis (14/11/2013) malam.

Karena itu, tambahnya, Pemkab belum mengajukan surat permohonan penon-aktifan Marwan Ibrahim sebagai Wakil Bupati.

Pada kesempatan itu, Farid Mukhtar, juga menjelaskan bahwa Wakil Bupati Marwan Ibrhaim meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Riau, namun masih bisa menjalankan roda pemeritahan dengan bak.

''Kita menghormati proses hukum Pak Marwan Ibrahim, tetapi tidak ada masalah dengan roda Pemeritahan di Pemkab Pelalawan,'' ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, setelah lama menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Provinsi Riau, akhirnya Wakil Bupati Pelalawan Marwan Ibrahim secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek perkantoran Bhakti Praja.

Kepala Bidang Humas Polda Riau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Guntur Aryo Tejo kepada wartawan di Pekanbaru, Kamis (24/10/2013) lalu mengatakan, hasil penyelidikan yang dilakukan selama ini, mengungkap adanya keterlibatan wakil bupati itu dalam korupsi pengadaan tanah atau lahan perluasan Perkantoran Bhakti Praja di Pelalawan.

Dalam perkara ini, demikian Guntur, Marwan Idrahim diketahui telah menyetujui dan menandatangani pembayaran untuk pembebasan lahan tersebut sebesar Rp500 juta. Hal itu menurut dia, kemudian tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh wakil bupati sehingga kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Guntur menjelaskan, dana ratusan juta tersebut merupakan uang yang bersumber dari kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun 2002.

Ketika itu, kata Guntur, Marwan menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pelalawan. Untuk pembangunan perkantoran Bhakti Praja, sebelumnya Pemkab Pelalawan membeli lahan kebun kelapa sawit milik PT Khatulistiwa Argo Bina, Logging Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di kawasan Dusun I Harapan Sekijang, seluas 110 hektare dengan harga Rp 20 juta per hektare.

Namun, permasalahan timbul dalam pembebasan lahan tanah perkantoran tersebut. Tahun 2002 pernah dibebaskan dan diganti rugi oleh Pemkab Pelalawan, namun kemudian, lahan tersebut diurus ulang atas nama keluarga terdakwa Syahrizal.

Ganti rugi ini dilakukan lagi dari tahun 2007 hingga tahun 2011, sehingga biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan dana APBD tiap tahunnya beragam hingga mencapai Rp38 miliar.

Dalam kasus ini, sebelumnya Direktoran Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Provinsi Riau telah menyeret tujuh orang sebagai tersangka. Sebagian tersangka sudah menjadi terdakwa di pengadilan tindak pidana korupsi di Pekanbaru.

Ketujuh tersangka terdiri atas Syahrizal Hamid, Al Azmi, Tengku Alfian Helmi, Lahmuddin, Rahmad, Tengku Kasroen, dan Muhammad Yusuf.

Empat diantaranya yakni Syahrizal Hamid selaku mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pelalawan, Tengku Alfian (mantan Staf BPN Pelalawan), Lamuddin (mantan Kadispenda Pelalawan), dan Al Azmi telah menjalani sidang di Pekanbaru sebagai terdakwa.

Dalam fakta persidangan, empat terdakwa itu kerap menyebut-nyebut nama Wakil Bupati Pelalawan itu. Dalam rincian dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdakwa Lahmudin memperkaya diri sendiri dengan menilap uang negara sebesar Rp3,1 miliar.

Terdakwa Syahrizal Hamid sebesar Rp6, 61 miliar, dan Al Azmi sebesar Rp1,15 miliar. Para pegawai BPN Pelalawan menerima Rp3,9 miliar, serta nama-nama yang tertera pada SHM sebesar Rp385,53 juta dan orang lainnya sebesar Rp2,9 miliar.

Terakhir muncul nama Wakil Bupati Pelalawan Drs H. Marwan Ibrahim dengan penerimaan uang sebesar Rp1,5 miliar. (ade)