PEKANBARU, GORIAU.COM - Mantan Gubernur Riau dua periode, Rusli Zainal, masih menjadi magnet bagi siapa saja yang mengenalnya. Bahkan meski telah menjadi terdakwa kasus korupsi dan ditahan, politisi Partai Golkar ini masih menjadi 'panutan' bagi sejumlah kelompok.

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru Sugeng Hardono kepada wartawan, Kamis (14/11/2013) menyatakan, sejak 10 Oktober berada di dalam tahanan mantan Gubernur Riau Rusli Zainal telah dikunjungi ribuan tamu. "Hampir setiap hari tamu yang datang untuk beliau (Rusli Zainal) selalu banyak. Terlebih waktu pertama kali diantar oleh Jaksa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Sugeng.

Ia mengatakan, setiap jadwal kunjungan dibuka pada pagi hingga sore hari, tahanan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) serta kehutanan di Kabupaten Pelalawan dan Siak itu selalu ramai pengunjung.

Menurut Sugeng, tamu yang menjenguk Rusli Zainal dari berbagai kalangan mulai dari pejabat pemerintahan, keluarga, hingga masyarakat. "Pada awal-awal kedatangan, terbanyak tamu beliau adalah dari pihak keluarga. Bahkan terus menerus mengunjunginya di jam besuk," kata dia.

Kemudian, kata dia, kalangan pejabat pemerintah daerah juga silih berganti mengunjungi terdakwa kasus dugan korupsi itu. "Sewaktu masih aktif sebagai gubernur, kemungkinan bejabat-bejabat itu menemui yang bersangkutan untuk keperluan dinas," katanya.

Mantan Gubernur Riau Rusli Zainal sejak 8 Februari 2013 telah diumumkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan PON serta kehutanan di Kabupaten Pelalawan dan Siak.

Rusli sempat ditahan di Rutan KPK, Jakarta Selatan, untuk kepentingan penyidik sebelum akhirnya pada 10 Oktober dititipkan di Rutan Kelas II B Pekanbaru sebagai tahanan Jaksa Penuntut. Dia telah menjalani dua kali sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru.

Sidang perdana digelar pada Rabu (6/11) dengan agenda mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut dari KPK dan sidang kedua dilaksanakan pada Rabu (13/11) dengan agenda mendengarkan tanggapan JPU atas nota keberatan kuasa hukum.

Pada sidang perdana pekan lalu, dalam dakwaan JPU mengungkap aliran dana suap PON sampai ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, sementara pada kasus kehutanan terindikasi adanya kejahatan korporasi melibatkan perusahaan pendistribusi kayu hasil hutan secara ilegal ke PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan Indah Kiat (Sinarmas Grup).(fzr/ant)