PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Dalam suatu kesempatan berbincang-bincang dengan awak media di Media Center, Jumat lalu (26/4), orang nomor satu di Kabupaten Pelalawan menilai dari keseluruhan Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Pemda Pelalawan, ternyata hanya 30 persen saja yang 'siap tempur' untuk bekerja secara totalitas dalam membangun daerah ini.

Padahal dalam menjalankan roda Pemerintah yang maksimal, dibutuhkan Kepala SKPD yang bisa mengerahkan kemampuannya secara optimal dalam bekerja,terutama sekali dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Selebihnya bisa dikatakan tidak siap untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya diharapkan," terang Bupati Pelalawan HM Harris pada sejumlah media di Pangkalan Kerinci, Jumat (26/4/2013).

Harris mengatakan bahwa seorang Kepala Satker seperti Kepala Dinas harus mampu bekerja secara maksimal dengan menyampingkan kepentingan-kepentingan pribadinya. Dengan kata lain, dimanapun dirinya berada maka dia harus siap dengan segala kemungkinan yang ada. Terutama sekali soal program-program yang dilaksanakan di Satuan Kerjanya.

"Misalnya begini, ada perintah dari Saya untuk segera berangkat keluar kota dikarenakan adanya permintaan expose program yang terkait di satkernya, mengingat kegiatan tersebut amat dibutuhkan dalam pelaksanaan di Satkernya. Apalagi menyangkut program bantuan dan dukungan yang nantinya bisa dilaksanakan di Satkernya. Namun Kepala Satker dengan berbagai alasan, mereka minta pulang dulu ke Pekanbaru atau Pangkalan Kerinci. Lebih tidak dipahami lagi kalau Kepala Satkernya tidak bisa karena ada kepentingan yang lain dan minta perwakilannya saja yang berangkat. Inikan kelewatan dan bisa dikategorikan pejabat yang tidak siapa tempr di medan perang,'' ungkapnya. 

Sebenarnya, sambungnya, pada hakikatnya dirinya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama seperti yang sudah-sudah. Artinya, dalam Pemerintahan seorangpejabat harus bisa memaknai posisinya sebagai pemimpin yang senantiasa selalu berada di garda terdepan apalagi menyangkut pelayanan dan kebutuhan masyarakat.

"Dan ini yang belum bisa dimengerti dan dipahami sepenuhnya oleh para pejabat di sini. Karena itu, kita terus melakukan evaluasi terhadap kinerja para pejabat. Berbagai laporan sudah kita tampung untuk dapat dijadikan bahan evaluasi ke depannya. Masih banyak yang mampu untuk duduk di kursi Kepala Satker, dan kalau sudah dinilai tidak mampu lagi maka wajar kalau diganti." tandasnya.

Disinggung soal kesibukannya akhir-akhir ini keluar kota maupun keluar negeri, mantan Ketua DPRD Pelalawan dua periode ini mengatakan bahwa keberangkatannya keluar kota ataupun ke luar negeri belakangan ini memang tak lain dan tak bukan untuk menjemput bola buat program yang bakal ataupun yang sudah berjalan di Pelalawan.

"Kita tidak mau diam di tempat dan hanya menunggu saja. APBD Pelalawan yang sekarang sudah mencapai 1,5 triliun itukan butuh komunikasi yang alot dengan Pusat. Begitu juga dengan program yang lain seperti Tekhnopolitan, Langgam Power atau program Pelalawan Terang, ekspose Wisata Bono dan TNTN. Belum lagi peluang-peluang pusat untuk daerah. Itu semua kan harus dijemput, tak bisa menunggu. Jadi jangan adalah pikiran saya keluar kota ataupun keluar negeri untukkesibukan saya pribadi, karena selama ini saya bekerja untuk Pelalawan, dan saya harapkan kawan-kawan dari media menyampaikan hal ini pada masyarakat," tutupnya. (ilm)