PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Kondis Sungai Nilo yang membelah sebagian daratan di Kabupaten Pelalawan mulai kritis. Pencemaran limbah industri diklaim menjadi penyebab utama anak Sungai Kampar ini terus mengalami penyempitan yang luar biasa. Akibatnya, aktivitas masyarakat kian terganggu. Hemmm..!!!

Sebagai pengetahuan, Sungai Nilo merupakan anak Sungai Kampar yang menjuntai sepanjang 34 kilometer dengan melewati beberapa desa di satu kawasan Kabupaten Pelalawan. Sungai ini juga merupakan sumber kehidupan bagi sebagian masyarakat, khususnya yang berada di sekitar daerah aliran sungai (DAS).

Menurut masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai tersebut, tertutupnya sungai dengan tanaman rawa itu diakibatkan adanya limbah perusahaan yang terkandung di sungai itu. Sehingga kondisi ini jelas mempengaruhi kesuburan tanaman liar tersebut, dan ini sangat sulit untuk dimusnakan karena proses pertumbuhan tanaman liar itu lebih cepat tumbuh.

Hal itulah yang terungkap dalam rapat dengan sejumlah perusahaan yang memanfaatkan sungai nilo dengan Komisi C DPRD Pelalawan, Senin kemarin (27/5). Rapat membahas normalisasi kembali digelar dengan melibatkan tujuh (7) perusahaan diantaranya PT Musim Mas, PT Langgam.

Inti Hibrido, PT RAPP, PT Arara Abadi, PT Sumber Sawit Sejahtera dan PT Bratasena dan instansi terkait yakni dari Badan Lingkungan Hidup dan Dinas PU. Dari hasil rapat Komisi C yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C Suprianto SP dan sejumlah anggota Komisi C itu didapat kesimpulan bahwa semua perusahaan bersedia bertanggung jawab untuk melakukan normalisasi sungai dengan ketentuan ada pembagian biaya yang tidak sama.

"Artinya, perusahaan yang bersentuhan langsung dan memanfaatkan sungai Nilo akan dikenakan beban sebesar 65 persen sedangkan yang tidak bersentuhan langsung akan dikenakan 35 persen atas beban yang ditimbulkan nantinya," terang Ketua Komisi C, Suprianto, pada sejumlah media, kemarin.

Saat ini, masih kata Suprianto, bahwa pihaknya sedang menunggu hasil kajian dari dinas yang bersangkutan yakni untuk membuat dokumen UKL/UPL, dan apabila dokumen tersebut bisa selesai dalam waktu dekat maka sudah bisa dikerjakan proses Normalisasi sungai tersebut, jelas Suprianto sambil menambahkan bahwa biaya pembuatan Dokumen UKL/UPL akan ditanggung bersama oleh perusahaan tersebut.

"Jadi saat ini kkta hanya tinggal menunggu pembuatan dokumen UKL/UPL. Kalau sudah selesai maka sudah bisa dilaksanakan pekerjaan normalisasi sungainya, dan biaya UKL/UPL nantinya akan ditanggung bersama oleh perusahaan yang terlibat. Jadi paling cepat bulan depan kalau tak ada halangan sudah bisa dikerjakan," tutupnya.(ilm)