BAGANSIAPIAPI, GORIAU.COM - Ternyata adanya anggaran siluman yang dimasukkan dalam APBD tanpa pembahasan, tidak hanya terjadi di DPRD DKI Jakarta, namun juga menjalar ke daerah-daerah seperti Rokan Hilir. Di Rohil, Riau, anggota dewan bisa memasukkan anggaran ''sesuka hati'' meski sebelumnya tidak ikut dalam pembahasan.

Hal ini terungkap saat digelarnya Musrenbang Rokan Hilir 2015 di kantor Bappeda, Kamis (19/3/2015). Musrenbang berlangsung alot karena ternyata pada pembahasan tahun lalu, ada beberapa program yang diajukan lewat Musrenbang namun tidak tercantum dalam dokumen APBD.

Pantauan di lokasi Musrenbang, beberapa SKPD terlihat mengeluhkan kondisi dan tekanan yang diberikan oleh anggota DPRD yang ''mencabik-cabik'' hasil pembahasan Musrenbang dan menggantinya dengan usulan mereka.

''Kemarin, sewaktu Musrenbang dewan tak datang. Eehh.., tiba tiba muncul pula program yang diusulkannya. Bisa dikatakan Musrenbang hanya formalitas belaka,'' kata salah seorang kepala bidang yang enggan disebutkan namanya.

Selain kabid program, ada juga salah seorang kepala dinas meminta namanya tidak disebutkan mengeluhkan ada program strategis DPRD tahun 2015 karena tidak tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) milik SKPD. ''Sebenarnya kami ingin menolak. Namun mau ngomong apa lagi,'' kata Kadis itu dengan nada kesal.

Usai rapat koordinasi forum SKPD, Ketua Bappeda Rohil, M. Job Kurniawan kepada GoRiau.com mengatakan, seluruh SKPD sedang mempersiapkan Musrenbang 2016 dan untuk itu, SKPD harus memanfaatkan moment itu guna menyerap aspirasi masyarakat agar bisa ditampung dalam program 2016 nanti.

Agar program itu berjalan maksimal, seluruh SKPD hendaknya membuat, memilah dan memperioritaskan rencana strategis masing-masing dinasnya. Selanjutnya menetapkan rencana kerja 2016 yang akan menjadi pertimbangan pemerintah untuk dijadikan bahan Musrenbang kabupaten.

Mengenai APBD 2015, ada beberapa hal yang harus diikuti sesuai dengan instruksi dari provinsi yakni menyangkut program yang menjadi skala prioritas. ''APBD kita tidak naik maupun turun. Tapi ada skala prioritas yang kini menjadi perhatian pemerintah yang menyesuaikan dengan aturan yang ada,' kata Job.

Menyinggung ada program yang diusulkan masyarakat melalui Musrenbang ternyata tidak terakomodir dalam APBD, Job menegaskan bahwa untuk kedepan, Musrenbang jangan hanya dijadikan acara seremonial belaka. Melalui pertemuan ini, dia meminta agar seluruh SKPD mengevaluasi dan meninjau kembali renstra yang telah disepakati bersama.

''Kami ingatkan kembali SKPD, setiap kegiatan dan program harus sesuai dengan hasil musrenbang,'' tegas Job.

Mengenai pengesahan APBD 2015, Job Kurniawan mengungkapkan bahwa keinginan pemerintah adalah ingin secepatnya disahkan. Untuk itu, perlu ada komunikasi intensif dengan DPRD. Mengenai jumlah angka APBD Rohil 2015, dirinya belum mengetahui secara pasti. Yang jelas, untuk melaksanakan APBD harus mengedepankan aturan main. (amr)