PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - PT Mekar ALam Lestari (MAL) yang merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit yang ada di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan dikabarkan memiliki dan mengelola 1.900 hektar lahan kawasan hutan yang diindikasi ilegal.

Meski PT MAL mengaku kepada masyarakat bahwa lahan tersebut merupakan lahan PT MAL II yang disulap dari kawasan hutan menjadi perkebunan bodong yang saat ini sudah berbuah.

Buntut dari laporan masyarakat ke DPRD Pelalawan dan tidak adanya keterbukaan dari pihak manajemen perusahaan, anggota DPRD akhirnya mencium aroma masalah di perusahaan itu, setelah ditelusuri beberapa waktu lalu  dengan membentuk tim pansus maka DPRD  melalui tim pansusnya menemukan sejumlah masalah yang cukup besar diantaranya mulai dari perizinan, pembangunan pabrik tanpa izin sampai penguasaan kawasan hutan seluas 1900 hektar yang disulap menjadi kebun mereka.

"Beberapa waktu lalu, lewat rekomendasi tim pansus DPRD terhadap PT MAL mereka meminta kepada Bupati agar lahan seluas itudikembalikan ke negara dan difungsikan kembali menjadi kawasan hutan," kata Nasarudin SH MH, yang menjadi Ketua Pansus PT Mal, Jum'at (11/10/2013).

Nasarudin mengatakan bahwa karena persoalan itu, baik pihak perusahaan maupun masyarakat tidak berhak menguasai lahan perkebunan itu apa lagi mengambil buahnya untuk keuntungan pribadi karena lahan seluas itu saat ini sudah dinyatakan berstatus quo.

"Memang benar lahan itu saat ini status quo, artinya masyarakat dan perusahaan harus menghormati hasil rekomendasi tim pansus DPRDyakni lahan seluas 1900 hektar itu harus dikembalikan ke Negara dan difungsikan menjadi kawasan hutan kembali," jelasnya.

Soalnya, sambungnya, lahan tersebut tadinya kawasan hutan yang di garap secara illegal oleh PT MAL tanpa memiliki izin dan untuk itumasyarakat dan perusahaan dilarang mengelolah lahan itu lagi.

"Kalau mau dikelola maka mereka harus mengantongi izin dari Kementrian Kehutanan. PT MAL harus mengikuti aturan perundangan yang berlaku," ujarnya.

Nasarudin juga menegaskan bukan hanya lahan saja yang dipermasalahkan dari hasil temuan tim Pansus DPRD melainkan banyak permasalahan lain yang direkomendasikan Dewan untuk PT MAL agar ditaati.

Diantaranya melengkapi perizinan yang kurang termasuk izin membangun pabrik kelapa sawit yang saat ini sudah berdiri namun tidak ada izin sama sekali. Sehingga sanksinya kepada pihak perusahaan diminta untuk tidak melanjutkan pembangunan pabrik kelapa sawit itu yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan.

"Dan yang terpenting lagi mereka dari perusahaan juga harus memenuhi kewajiban mereka untuk membangunkan kebun KKPA kepada masyarakat lima desa yang ada di sekitar perusahaan itu," jelasnya.

Ditambahkannya, untuk itu pihaknya juga telah meminta kepada pemerintah daerah yakni dari pihak Eksekutif agar rekomendasi hasil timPansus DPRD segera di sampaikan ke Satker masing-masing dan disampaikan juga kepada pihak perusahaan untuk ditaati danditindaklanjuti demi kepentingan bersama.

Sementara itu, terkait hasil pemanggilan Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan Hambali oleh Pidsud Kejaksaan Tinggi Riau, Kamis (10/10/2013) lalu, terkait penguasaan PT MAL atas penguasaan lahan seluas 1.900 ha, Hambali saat dihubungi oleh media ini via ponselnya berkali-kali tidak menjawab, bahkan ketika dikonfirmasi melalui SMS juga sampai berita ini diturunkan belum ada jawaban. Bahkan ketika mediaini menyambangi kantornya, sejumlah Staf yang ditanya terkait persoalan tersebut enggan memberikan tanggapan apapun.(ilm)