JAKARTA - Ancaman kejahatan siber di Indonesia terus mengalami eskalasi. Para pelaku kini memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) untuk memanipulasi psikologis korban. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, lembaga keuangan, dan industri teknologi menjadi langkah mutlak untuk menekan angka kerugian masyarakat.

Sebagai upaya nyata merapatkan barisan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelenggarakan Festival Aman Digital 2026 di Balai Kota DKI Jakarta. Forum penting ini mengangkat tema Kolaborasi Lintas Sektor Guna Mensukseskan Literasi Keamanan Siber Nasional dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) yang diwakili oleh PINTU.

Modus Baru Eksploitasi Psikologis

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi menyoroti pergeseran tren kejahatan dunia maya yang tidak lagi sekadar meretas mesin, tetapi langsung mengeksploitasi kelemahan manusia.

"Serangan siber hari ini bukan lagi sekadar soal sistem yang down, melainkan sudah menyasar sisi psikologis manusia melalui social engineering (rekayasa sosial), kebocoran data pribadi, hingga maraknya disinformasi," tegasnya.

Pernyataan ini sejalan dengan temuan di lapangan. Deputi Direktur Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus Sekretariat Satgas PASTI, Daniel Apriandi memaparkan fakta krusial mengenai demografi korban kejahatan siber saat ini.

"Kelompok usia 25–49 tahun adalah yang paling produktif sekaligus paling banyak disasar penipu, karena mereka yang paling aktif bertransaksi secara digital. Scam (penipuan) dengan modus phishing dan social engineering terus meningkat, diperparah dengan penggunaan AI dan deep fake yang kini mampu meniru wajah, suara, dan bahasa tubuh korban secara sempurna," urainya.

Gerakan Literasi Lintas Sektor

Merespons masifnya ancaman tersebut, Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi BSSN, Satryo Suryantoro menggaungkan gerakan nasional 90 hari literasi keamanan siber. Langkah ini menuntut keterlibatan menyeluruh dari aparat penegak hukum, dunia usaha, media, hingga masyarakat luas karena literasi siber tidak bisa diwujudkan oleh satu institusi saja.

Dukungan penuh juga datang dari industri aset digital. Anggota Departemen Advokasi Strategis ABI sekaligus Public Policy & Government Relations Manager PINTU, Deny Giovanno menyatakan komitmen organisasinya dalam mengedukasi masyarakat. Salah satu langkah konkretnya adalah kampanye Bulan Literasi Kripto yang telah berjalan sejak 2023 bersama OJK.

"Berbagai inisiatif program literasi dan edukasi yang kami galakkan ini merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan daya kritis masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai bentuk penipuan di era digital," paparnya.

Kehadiran ABI dalam Festival Aman Digital 2026 menegaskan komitmen industri guna memastikan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi blockchain dan aset kripto secara aman, bijak, dan bertanggung jawab. ***