PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yohanis, mengharapkan konflik yang terjadi antara masyarakat di Singingi Hilir dengan PT Wanasari Nusantara bisa selesai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Marwan menjelaskan, pihaknya sudah mengundang dari pihak masyarakat, dinas terkait maupun pihak perusahaan dan ternyata ada dua persoalan yang menjadi sumber konflik, yang pertama soal sengketa lahan dan penutupan akses jalan.

Untuk sengketa lahan, antara kedua belah pihak sudah membawa ke pihak pengadilan, baik di tingkat daerah hingga ke Mahkamah Agung (MA). Dan pihak perusahaan dimenangkan oleh pengadilan.

"Persoalannya, di lahan yang bersengketa ini, ada sekitar 500 KK yang memiliki perkebunan sawit berusia sekitar 20 tahun. Tapi, meskipun perusahaan menang, mereka tetap memberi sagu hati kepada masyarakat itu," ujar Legislator Dapil Inhu-Kuansing ini, Selasa (25/1/2022).

Perusahaan, sambung Marwan, bersedia membayar Rp 20 juta untuk masyarakat yang lahannya berada di wilayah sengketa. Namun, ada masyarakat bersedia menerima ada pula yang menolak dan meminta Rp 100 juta.

"Kalau semua menerima, tentu ini tidak akan berkonflik. Dari rapat kemarin, perusahaan mengklaim ada yang sukarela dalam artian menerima tanpa syarat, tapi masyarakat bilang yang menerima itu mendapat intimidasi," terangnya.

Pun begitu, lanjut Marwan, secara persentase, masyarakat yang sudah menerima uang sagu hati dibuktikan dengan tanda tangan itu lebih banyak banyak ketimbang yang menolak. Sehingga, peran camat diharapkan bisa mencari titik kesepakatan.

"Misalnya perusahaan mau membayar Rp 20 juta, perusahaan tidak mungkin membayar Rp 100 juta karena secara hukum itu lahan mereka. Nanti mungkin bisa diambil jalan tengah, ini tinggal selangkah lagi," tambahnya.

Untuk persoalan penutupan akses jalan, jelas Marwan, perusahaan sudah bersedia membuka beberapa titik akses jalan, titik ini nantinya akan ditambah lagi.

"Kemudian, ada masyarakat yang dilaporkan karena menggarap lahan di HGU perusahaan, kita berharap supaya ini dicabut. Kalau konflik ini selesai, perusahaan bisa bekerja dengan aman dan nyaman di masyarakat, dan masyarakat menerima dampak positif dari keberadaan perusahaan," tutupnya. ***