PEKANBARU - Tim monitoring evaluasi Kebakaran Lahan dan Riau (Karlahut) dari Menkopolhukam RI mengatakan, salahsatu 'biang' masalah yang jadi penyebab Riau langganan Karlahut lantaran terbatasnya anggaran. Ini membuat satgas penanggulangan tidak maksimal dalam mengcover kegiatan pemadaman.

Padahal, Provinsi Riau saat ini disiapkan untuk jadi Pilot Project dalam penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut). "Tapi faktanya, jumlah anggaran belum kelihatan secara nyata untuk mengcover kegiatan. Seperti tadi dipaparkan, personil cukup namun alat pendukung terbatas, jadi tidak maksimal," sebut tim Kemenkopolhukam RI, Brigjen Drs Wakin Mardiwiyono.

Brigjen Wakin, Kamis (21/4/2016) siang menyebutkan, selain anggaran, minimnya kesadaran masyarakat untuk tidak membakar lahan jadi salah satu faktor penyebab terus terjadinya Karlahut di Riau. "Sebab itu kita harus persiapkan semuanya, agar kejadian tahun lalu tidak terulang dan kebakaran lahan zero," tegasnya.

Sekretaris Deputi V Kementerian Koordinator Polhukam RI ini melanjutkan, ke depan pihaknya akan fokus pada aspek anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah, yang dirasa perlu dipertimbangkan kembali sehingga dapat mencakup kegiatan preventif, preemtif sampai penegakan hukum.

Brigjen Wakin datang ke Pekanbaru, Kamis, guna menggelar rapat koordinasi dengan Satuan Tugas Karlahut Riau. Dalam rapat koordinasi tersebut, Wakin mengaku mendapatkan sejumlah masukan penting dari pejabat Satgas terkait upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla.

"Banyak sekali masukan yang kita terima dari para pejabat yang bertanggung jawab. Semuanya akan kita evaluasi dan jadikan pedoman untuk provinsi lainnya di Indonesia terutama pengelolaan masalah kebakaran lahan dan hutan," tutupnya. ***