PEKANBARU - Tim monitoring evaluasi Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut) Riau dari Kemenkopolhukam RI, Brigjen Wakin memastikan akan mempersiapkan sanksi terberat, baik itu bagi pelaku perorangan maupun perusahaan. Ini dia tegaskan saat datang ke Pekanbaru, Riau, Kamis (21/4/2016) siang.

Brigjen Wakin yang diwawancarai GoRiau.com usai rapat dengan satgas penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut) di Pangkalan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Kamis siang. "Kita upayakan sanksi terberat. Memang ada beberapa indikator yang melibatkan perusahaan," jawabnya.

Memaksimalkan ini, pihaknya akan secepat mungkin menggelar rapat koordinasi khusus penegakkan hukum di Kemenkopolhukam RI. "Dengan sanksi berat, kita harap ada efek jera lebih kuat. Ini kita lakukan agar tidak lagi ada kebakaran lahan di Riau hingga zero," tegas Brigjen Wakin.

Pihaknya juga menggandeng penyidik dari Polri, PPNs dan ahli lingkungan hidup dan kehutanan untuk mencari unsur keterlibatan kasus Karlahut, khususnya terhadap perusahaan. "Jadi ini bukan hal yang sepele lagi. Ini atensi kita semua. Berapa kerugian negara akibat Karlahut," sebut dia.

Masih terkait ini, Kapolda Riau Brigjen Supriyanto menegaskan, hingga saat ini sudah menetapkan 59 orang sebagai tersangka kasus Karlahut di Riau. Empat kasus dalam tahap penyelidikan dan 35 kasus dalam tahap penyidikan. Kesemuanya ditangkap selama Januari hingga April 2016 ini.

Disamping penegakkan hukum, sambungnya, Polda Riau juga sudah menggandeng 130 perusahaan untuk bersama-sama membangun sekat kanal dalam mencegah keringnya lahan gambut. "Total sudah ada 1.344 sekat kanal kita bangun di tempat rawan terjadinya Karlahut," pungkasnya. ***