JAKARTA – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025 (PMK-18/2025). PMK ini ditetapkan pada 27 Februari 2025 dan mulai berlaku pada 1 Maret 2025.

Penerbitan PMK-18/2025 bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mudik Idulfitri. Selain itu, kebijakan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam meringankan beban masyarakat, meningkatkan mobilitas, serta memperkuat pemulihan industri penerbangan nasional di tengah kenaikan harga tiket pesawat menjelang perayaan Idulfitri.

Pokok-Pokok Pengaturan PMK-18/2025:

* PPN yang terutang dan ditanggung oleh penumpang atas jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi sebesar 5% dari penggantian.

* PPN yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi sebesar 6% dari penggantian.

* Penggantian mencakup tarif dasar (base fare), fuel surcharge, dan biaya lain yang diminta atau seharusnya diminta oleh badan usaha angkutan udara.

* PPN DTP diberikan untuk tiket yang dibeli dalam periode 1 Maret 2025 hingga 7 April 2025, dengan periode penerbangan mulai 24 Maret 2025 hingga 7 April 2025.

* Badan usaha angkutan udara wajib:

1. Membuat faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.

2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN beserta daftar rincian transaksi PPN DTP.

3. Menyampaikan daftar rincian transaksi PPN DTP paling lambat 30 Juni 2025, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

“Pemberian insentif PPN DTP ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap layanan transportasi udara. Harapannya, masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung dalam bentuk harga tiket yang lebih terjangkau,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti.

Informasi lebih lanjut mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2025 dapat diakses dan diunduh melalui laman pajak.go.id. ***