
PEKANBARU – Penjabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda) Provinsi Riau, Taufik OH, menegaskan kesiapannya menangani defisit anggaran sebesar Rp2,2 triliun lebih. Langkah strategis telah disusun bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau. Hal ini disampaikannya usai pelantikan di Balai Serindit, Pekanbaru, Senin (10/3/2025).
"Kami telah beberapa kali berkoordinasi dengan TAPD dan Banggar untuk menyusun skenario penanganan tunda bayar, tunda salur, serta penganggaran yang menjadi prioritas. Dari total defisit Rp2,2 triliun lebih, kami akan memastikan titik-titik tunda bayar dan tunda salur yang fix," ujar Taufik OH.
Taufik menjelaskan bahwa langkah-langkah konkret telah dimulai dengan rapat intensif bersama TAPD dan Banggar. Dalam rapat tersebut, tugas-tugas telah dibagi untuk memastikan titik-titik tunda bayar dan tunda salur dapat dipetakan secara detail. Angka pasti dari defisit ini akan menjadi dasar untuk melakukan review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dilanjutkan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP). Namun, sebelum itu, penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi langkah wajib yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
"Angka pasti itu juga merupakan angka pijakan kita untuk di-review RKPD," jelasnya.
Selain itu, Taufik menyatakan bahwa proses ini akan dipercepat. Saat ini, anggota dewan sedang menjalani masa reses, namun dalam tiga hingga empat hari ke depan, rapat lanjutan dengan Banggar akan segera dilaksanakan untuk memutuskan langkah pasti.
"Dalam waktu segera kita harus putuskan langkah pastinya agar selaras, tidak ada lagi perbedaan angka, serta penyampaian strategi yang konkret untuk menyelesaikan defisit tersebut," tegasnya.
Gubernur Riau, Abdul Wahid, sebelumnya telah meminta Taufik OH dan timnya untuk bekerja maksimal dalam mengatasi defisit anggaran dan menata ulang tata kelola pemerintahan.
"Ini tantangan besar, tapi saya yakin Pak Taufik dan tim bisa menyelesaikannya dengan baik," ujar Gubernur. ***