JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari seharusnya dipecat karena sudah tiga kali terbukti melanggar kode etik.

Pendapat tersebut disampaikan pengamat hukum dari Universitas Andalas Feri Amsari, menanggapi keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, melanggar kode etik pedoman penyelenggara pemilu terkait diloloskannya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawwpres).

"Kalau DKPP kan penyelenggara yang dipermasalahkan. Jadi harusnya Hasyim dipecat, Dia sudah tiga kali kena sanksi berat peringatan terakhir," kata Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas itu, Senin (5/2/2024), seperti dikutip dari Kompas.com.

Sebelumnya, DKPP memutuskan Hasyim terbukti melanggar kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Sidang putusan itu dibacakan hari ini, 5 Februari 2024.

Pelanggaran Hasyim ini terjadi saat dia dan komisioner KPU lainnya menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka yang didaftarkan sebagai calon wakil presiden dan mengikuti tahapan pemilu.

"(Para teradu) terbukti melakukan pelanggaran kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilu," kata majelis hakim, yang dipimpin Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Heddy Lugito, yang disiarkan dalam YouTube DKKP, Senin, 5 Januari 2024.

Menurut Feri, putusan tentang Hasyim dan anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik itu dapat di-follow up dengan mengajukan keabsahan pencalonan di Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Anggota KPU yang terbukti bersalah dalam menerima pencalonan Gibran, yakni Betty Epsilon Idroos, Mochammad Affifudin, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, sependapat dengan Feri Amsari, seharusnya DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU.

"Sangat disayangkan dan sungguh ironi. Harusnya DKPP berani memutuskan memberhentikan Ketua KPU dari jabatannya," kata Neni, menanggapi putusan DKPP yang menyatakan Hasyim Asy'ari melanggar etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Dikatakan Neni, Hasyim berkali-kali melakukan pelanggaran etik, membuktikan ketua KPU telah mencederai proses penyelenggara pemilu dan merusak demokrasi.

Menurut Neni, jika penyelenggara pemilu terus-menerus melanggar etik, maka sangat dikhawatirkan terjadi distrust dari masyarakat kepada penyelenggara dan mendelegitimasi proses pemilu yang sedang berjalan.

"Jika tak bisa independen dan lebih berpihak pada kepentingan politik tertentu, publik menjadi ragu terhadap penyelenggara pemilu," tutur dia.

Ketua KPU, kata dia, semestinya memiliki rasa malu saat akademisi menyerukan etika politik.

Seruan memegang etika politik, menurut Neny, seharusnya dapat menjadi cermin bagi penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu harus menjadi teladan dalam praktik menjaga etika.

"Jika penyelenggara pemilu (melanggar etik) seperti ini, kepada siapa kita berharap pemilu dijalankan dengan integritas," katanya.

Dia menuturkan, DEEP Indonesia meminta agar ketua KPU menyadari pelanggaran etiknya serta mundur dari jabatannya.

"Terlalu sering pelanggaran etik terjadi, dan tak bisa membenahi moral, integritas, dan mengembalikan kepercayaan publik, maka lebih baik mundur," kata Neni.

Sepatutnya, dia berujar, Hasyim tak melanjutkan jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik.

"Hal ini akan menggerus kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu," ucap dia.***