PEKANBARU - Hingga saat ini ternyata masih banyak perusahaan di Riau yang tidak terdaftar maupun update pada aplikasi Wajib Lapor Ketenegakerjaan (WLP) meski beberapa sanksi bisa dikenakan kepada pelaku usaha. Perusahaan yang tidak taat bisa dikenakan sanksi administrasi bahkan sanksi pidana.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Boby Rachmat kepada GoRiau.com, Jumat (1/3/2024) mengatakan, perusahaan yang sudah melapor dan melakukan update data secara berkali di Riau hanya 31.326 perusahaan baik skala kecil, menengah hingga besar.

''Jadi masih banyak yang tidak menjalankan kewajibannya untuk Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK). Kami imbau segera melapor dan update data secara berkala,'' ujarnya.

Dikatanya, Disnakertrans Riau selalu mengingatkan perusahaan baik tertulis maupun turun ke lapangan melakukan pengawasan. Wajib lapor tersebut juga untuk memastikan setiap perusahaan sudah menjalankan aturan ketenagakerjaan termasuk jaminan kesehatan pekerja.

''Kami rutin melakukan pembinaan dan pemeriksaan setiap perusahaan, jika tetap membandel, akan ada sanksi bagi pengelola ataupun manajemen perusahaan,'' tegasnya.

Wajib lapor ketenagakerjaan, tambahnya penting dilakukan karena merupakan indikator bagi perusahaan dalam menjalankan program kesejahteraan karyawan karena sebelum Wajib Lapor Ketenagakerjaan diterima dan disahkan, ada persyaratan terkait dengan program kesejahteraan karyawan yang harus dilengkapi, misalnya, apakah perusahaan sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

''Selain itu agar terhindar dari sanksi. Adanya sanksi administrasi dan sanksi pidana bertujuan untuk menertibkan para pelaksana kebijakan. Aturan terkait sanksi tersebut salah satunya terdapat di dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Ketenagakerjaan,'' jelasnya.

Sesuai aturan sanksi yang bisa dikenakan bisa kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp1.000.000 apabila perusahaan tidak melakukan kewajibannya melaporkan data-data perusahaan, baik itu setelah berdiri maupun perpanjangan setiap tahunnya, dan Wajib Lapor Ketenagakerjaan merupakan persyaratan wajib apabila perusahaan ingin menggunakan tenaga kerja asing.

''Kami juga mengajak BPJS ketenagakerjaan untuk berperan aktif melakukan monitoring kepada perusahaan, apakah masih ada atau tidaknya pekerja meraka yang belum didaftarkan ke BPJS ketenagakerjaan. Dan bagi pekerja yang belum di daftarkan di BPJS ketenagakerjaannya, bisa melaporkan di bagian pengaduan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau,'' pungkasnya. ***