JAKARTA – Dua hakim nonaktif Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Erintuah Damanik dan Mangapul, yang dijatuhi vonis 7 tahun penjara atas perkara suap dalam kasus vonis bebas Ronald Tannur, dipastikan tidak akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Hal tersebut disampaikan penasihat hukum keduanya, Philipus Harapenta Sitepu, usai proses pemindahan kliennya dari Rumah Tahanan Kejaksaan Agung ke Rutan Salemba, Jumat (9/5/2025).

“Keputusan tidak mengajukan banding diambil setelah diskusi mendalam. Pak Erintuah dan Mangapul memilih fokus memperbaiki diri dan keluarga,” ujar Philipus di Jakarta, Sabtu (10/5/2025).

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kliennya kepada masyarakat, Mahkamah Agung, serta keluarga atas perkara yang terjadi. Menurutnya, kedua hakim tersebut berharap mendapat kesempatan untuk menebus kesalahan dan bisa kembali bermanfaat di tengah masyarakat.

Erintuah dan Mangapul sebelumnya divonis 7 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam pemberian vonis bebas terhadap terdakwa Ronald Tannur pada tahun 2024. Perkara ini mencoreng wibawa peradilan dan menarik perhatian publik secara luas.

Keduanya dinyatakan bersalah melanggar Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12B jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain Erintuah dan Mangapul, satu hakim lainnya yang terlibat dalam perkara serupa, Heru Hanindyo, juga telah divonis 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dalam persidangan terungkap bahwa ketiga hakim diduga menerima suap sebesar Rp4,67 miliar, yang terdiri dari uang tunai Rp1 miliar dan 308.000 dolar Singapura (sekitar Rp3,67 miliar). Mereka juga disebut menerima gratifikasi dalam berbagai bentuk mata uang asing seperti ringgit Malaysia, yen Jepang, euro, dan riyal Saudi. (ant)